PALEMBANG, fornews.co-Langkah KPU Sumsel melaksanakan acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur (Paslongub) di Hotel berbintang atau High Class di Kota Palembang, terkesan sangat tidak etis.
“Miris dan terkesan sangat tidak Etis. Sungguh para Komisioner KPU Provinsi Sumsel tidak memiliki kepekaan sosial, hingga begitu teganya melaksanakan satu dari tahapan Pilkada di Hotel Mewah. Sangat disayangkan dan memilukan mencermati sikap juga perilaku para anggota KPU yang memutuskan Acara diatas berlangsung ditempat yang berjarak dengan aspirasi publik,” tegas Pemerhati Sosial Politik Sumsel dari Fisip Unsri, Bagindo Togar Bb, Selasa (13/02).
Menurut Bagindo, KPU Provinsi Sumsel sejatinya telah memiliki kantor yang sangat layak untuk mengadakan perhelatan seperti ini. Apakah para petinggi KPUD Provinsi Sumsel lupa bahwa Penetapan Capres/ Cawapres saja berlangsung di Gedung KPU Pusat. Syukur KPU Kota Palembang tidak latah ber – hotel mewah dalam penetapan nomur urut para Paslon.
“Kalaupun KPU Provinsi Sumsel berhasrat menyelenggarakannya diluar Gedung/Kantor KPU Provinsi, Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi tidak kekurangan landmark untuk digunakan sebagai area kegiatan tersebut. Kita Punya BKB, Monpera,Taman Kambang Iwak, pelataran Parkir DPRD Provinsi, Palembang Square dan lain lain. Sehingga Pemilihan Gubernur Sumsel kelak bisa ditransformasikan sebagai pesta rakyat bukan pesta kaum elite,” ujarnya.
Disisi lain, terangnya, mengapa juga para Paslon Gubernur Sumsel yang akan mengikuti Penetapan Nomor Urut tersebut pasif dan tanpa reaksi. Karena sensitivitas sosial tidaklah bertentangan dengan Ketentuan yang digariskan oleh KPU Sumsel, bila diantara Paslon melakukan protes terhadap KPU.
“Bahwa mereka merasa lebih bahagia, terhormat dan setara bersama warga bila aara tersebut digagas serta dilaksanakan di Gedung KPU atau ruang publik terbuka,” terangnya.
Akhirnya, semua akan menjadi pesimistis terhadap target tingkat partisipasi politik di Sumsel tercapai, seperti yang di canangkan KPUD Provinsi Sumsel.bila trend perilaku elitis dan gaya feodalisme baru sepertinya dibiarkan menulari karakteristik para Penyelenggara Pilkada Serentak di Provinsi,” timpalnya.
Seharusnya, jelas Bagindo, anggaran yang cukup besar mesti dipergunakan secara tepat sasaran, bijak ,transparan dan tgas dalam pengelolaan keuangannya. “Meriah bukan berarti bermewah-mewah, moment ketidak pantasan kegiatan pengundian nomor urut para Paslon Cagub ini, Semoga Tidak terulang lagi, dimanapun atau Kapanpun. Karena kontestasi demokrasi selayaknya sarat dengan substansi partisipasi, bukan memunculkan aktifitas inefisiensi,” tandasnya. (tul)
