JAKARTA, fornews.co – Sejumlah masyarakat yang yang tergabung dalam Gowes for Democracy menyuarakan penolakan atas rencana kehadiran panglima junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta, Sabtu (24/4).
Aksi ini merupakan aksi Gowes for Democracy yang kedua untuk menunjukkan solidaritas rakyat Indonesia kepada rakyat Myanmar yang masih menderita akibat aksi brutal junta militer Myanmar. Sebelumnya, peserta aksi bersepeda di depan gedung sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu (17/4) pekan lalu untuk mengecam kudeta ilegal di Myanmar.
Gowes for democracy diorganisir secara kolektif oleh aktivis Indonesia, komunitas sepeda, dan organisasi hak asasi manusia melalui gerakan #MilkTeaAlliance yang saling mendukung satu sama lain di Taiwan, Hong Kong, Thailand, India, Indonesia dan negara-negara lainnya.
Beberapa organisasi HAM yang mendukung aksi ini meliputi Asia Democracy Network (ADN), AJAR, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Hakasasi.id, Human Rights Working Group (HRWG), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
“Kami masyarakat Indonesia melalui inisiatif ‘Gowes for Democracy’ sangat kecewa pada ASEAN karena mengundang junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlang dalam Konferensi Tingkat Tinggi Istimewa ASEAN mengenai Myanmar di Jakarta hari ini,” kata perwakilan massa Safina Maulida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/4).
Pihaknya mengapresiasi inisiatif yang diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas krisis Myanmar yang sedang berlangsung. Mengundang junta Militer Myanmar merupakan pernyataan ASEAN untuk melegitimasi kudeta illegal berdarah di Myanmar. Selain juga menyayangkan ASEAN yang tidak mengundang perwakilan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government).
Mereka meyakini KTT Istimewa ASEAN akan gagal untuk mengatasi kekejaman yang berlangsung di Myanmar dan tidak akan membuat Jenderal Min Aung Hlaing mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melakukan kejahatan berat di bawah hukum Internasional.
“Selain itu kami juga sangat prihatin bahwa hasil KTT akan membenarkan bahwa krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang sedang berlangsung adalah urusan domestik Myanmar. Sejauh ini ASEAN telah gagal untuk menangani dan mengintervensi setiap kekejaman di Asia Tenggara yang berlindung di baik prinsip “non interferensi”,” tegasnya.
Untuk menunjukan pesan solidaritas masyarakat Indonesia kepada masyarakat Myanmar, mereka tegaskan kembali seruan kepada para pemimpin ASEAN untuk menolak perwakilan dari junta militer Myanmar di KTT Khusus ASEAN dan sebagai gantinya membawa perwakilan dari pemerintah yang sah dan dipilih secara demokratis
Selanjutnya memberikan seruan yang tegas kepada junta Militer Myanmar untuk segera menghentikan pelanggaran HAM berat. Untuk membuka dukungan kemanusiaan untuk seluruh wilayah konflik di Myanmar secara menyeluruh, aman dan tanpa hambatan, termasuk dukungan ke wilayah minoritas minoritas Rohingya yang telah menderita dari penyiksaan yang berkepanjangan.
Diharapkan membentuk respon yang solid dan terkoordinasi di antara negara-negara ASEAN, Dewan Keamanan PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan tujuan untuk mengirim delegasi Bersama ke Myanmar untuk melakukan pemantauan situasi, menghentikan kekerasan dan membantu negosiasi yang daai dan berdasarkan prinsip kemanusiaan. (yas)
