JAKARTA, fornews.co – Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan akan dibangun fasilitas solar panel, yang bakal dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.
Rencana itu disebut dari hasil pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/04/2024).
Menurut Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, saat ini pihaknya lagi menyusun detail rencana pembangunan tersebut.
“Inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik,” ujar dia usai mendampingi Presiden Jokowi, bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Annas.
Bahlil mengatakan, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru.
“Dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 persen) dalam negeri, 30 persen luar negeri,” kata dia.
Sementara, Menteri PANRB Abdullah Azwar Annas mengungkapkan, dari sisi transformasi digital, Indonesia lagi berupaya keras mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi.
“Kita juga bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia,” ungkap dia.
Azwar Anas menjelaskan, setelah diminta oleh Presiden Jokowi untuk mengoordinasi transformasi digital, maka Tony Blair menuju kantor Kemenpan RB.
“Beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” jelas dia.
Kemudian, terang Azwar Anas, Presiden Jokowi juga memberi arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Tentu diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Saat ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat,” tandas dia. (aha)
