BRASIL, fornews.co — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pada Sabtu, 8 November 2025, menyampaikan kesiapan Indonesia kepada para investor global.
Ha tersebut disampaikan dalam Forum High-Level Breakfast Roundtable at Sustainable Business COP30 bertema “Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future”.
Hashim menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi dasar bagi ekosistem perdagangan karbon nasional yang kredibel dan transparan.
Regulasi itu juga memastikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui perlindungan lingkungan dan sosial yang kuat.
Raja Juli Antoni menambahkan, sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam menyediakan kredit karbon berintegritas tinggi, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal lewat skema Perhutanan Sosial dan rehabilitasi lahan kritis.
“Tindakan melindungi hutan kini menjadi aktivitas ekonomi yang menguntungkan,” ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan menyiapkan empat peraturan turunan guna memastikan sistem pasar karbon yang transparan dan efektif.
Targetnya, Indonesia dapat menggerakkan transaksi karbon hingga USD 7,7 miliar per tahun.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menandatangani Nota Kesepahaman guna menyelaraskan standar kredit karbon Indonesia dengan Core Carbon Principles.
Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju pusat pasar karbon global yang berintegritas tinggi, inklusif, serta berdampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
