YOGYAKARTA, fornews.co – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya menyampaikan bahwa perlindungan hutan, sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29%, dan 17,2% diantaranya dari sektor kehutanan.
“Dalam hal pencapaiannya, Indonesia akan bekerja dengan lima sektor primer, yaitu sektor kehutanan, energi, pertanian, limbah, dan transportasi,” ujarnya kepada jurnalis saat konferensi pers di sela Gelaran Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) ke-3 tema ‘Protecting Forests and People, Supporting Economic Growth’ diselenggarakan di Hotel Alana Yogyakarta, Senin (23/04).
Lanjutnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hutan Hujan Asia Pasisik, antar negara mendiskusikan terkait dengan hutan, ekosistem dan sistem managemen serta kaitan dengan perubahan iklim. Kawasan pesisir juga tak luput dari perhatian, Indonesia memiliki 2,9 juta hektar kawasan hutan mangrove.
“Ekosistem mangrove ini memiliki peranan yang penting pada proses adaptasi perubahan iklim. Konservasi mangrove ini juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu juga berkontribusi untuk mencapai target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK),” jelasnya.
Lanjut Menteri Siti, hutan merupakan rumah dari keanekaragaman hayati yang dapat digunakan untuk penelitian konservasi dan pengelolaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kelestarian. Selain itu, penerapan pengelolaan hutan produksi secara lestari, Indonesia telah mengaplikasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Program ini tidak hanya mendukung pengelolaan hutan produksi yang baik melalui pengurangan deforestasi yang sekaligus mendukung pengurangan GRK. Sedangkan aspek perlindungan kepada masyarakat, Indonesia telah melaksanakan program Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kelola hutan kepada masyarakat sampai dengan tahun 2019.
“Pada program ini, Indonesia menargetkan 4,2 juta hektar dari total 12,7 juta hektar kawasan hutan melalui skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan,” paparnya.
Selain itu, program ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi, ekologi dan memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hutan menyediakan jasa lingkungan berupa ekowisata dan konservasi keanekaragaman hayati.
Dalam urusan pembiayaan, investasi dan perdagangan pada bidang kehutanan baru saja terbii Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dari saat ini sedang disiapkan aturan-aturan teknis selanjutnya untuk keperluan operasional.
Melalui 3rd APIQS ini dapat dibangun jalan untuk mencapai target penurunan emisi serta nlembantu Peningkatan ekonomi masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Australia, The Hon Josh Frydenberg MP menyampaikan, pertemuan tingkat tinggi ini merupakan bagian dari Kemitraan Hutan Hujan Asia Pasifik yang diprakarsai oleh Pemerintah Australia yang membangun sebuah dialog antara para pemimpin dalam pemerintahan, riset, komunitas dan sektor swasta untuk memajukan aksi melawan deforestasi dan degradasi hutan di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik.
“Perjanjian Perubahan Iklim Paris menyoroti pentingnya hutan untuk memerangi perubahan iklim, bersama dengan banyak negara di kawasan membuat komitmen untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan,” katanya.
Dengan keberhasilan pada KTT Hutan Hujan Asia Pasifik pertama, yang diselenggarakan di Sydney pada 2014, dan yang kedua, bertempat di Brunei pada 2016, KTT ini akan menyediakan wadah untuk kolaborasi clan fokus untuk membantu negara-negara di kawasan memenuhi komitmen mereka.
Menurutnya, sebagai peserta KTT Australia fokus menyoroti untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 – 28% di bawah level 2005 pada tahun 2030. Sekitar satu milyar ton C02 dilepaskan setiap tahun di kawasan kita sebagai hasil deforestasi dan degradasi tanah, menyumbangkan sekitar 10% emisi GRK.
“Ini hampir dua kali lipat jumlah emisi yang dihasilkan Australia setiap tahunnya dari keseluruhan sektor ekonomi,” imbuhnya.
Konsisten dengan tema KTT, Melindungi Hutan dan Orang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Australia telah menetapkan tujuan, tidak hanya untuk memenuhi komitmen internasional kita untuk mengurangi emisi, namun juga melakukannya sementara memastikan daya saing internasional kita, pertumbuhan lapangan kerja dan keamanan energy serta keterjangkauannya, terjaga.
“Dalam KTT, saya juga akan bertemu dengan perwakilan dari pemerintah, riset, komunitas dan sektor swasta untuk membahas dan memajukan aksi tata kelola hutan lestari,” ujarnya.
Hutan hujan di Asia Pasifik menjangkau 740 juta hektar, oleh karena itu kontribusi dari wilayah ini layak dipertimbangkan. Selain itu, lebih dari 450 juta jiwa manusia bergantung pada pengelolaan hutan lestari.
Melihat tujuan pembangunan berkelanjutan, hutan memiliki peran dalam pencapaian begitu banyak dari mereka, seperti: perubahan iklim, air, makanan, energi, kesehatan, ekosistem teresterial, peluang kerja, industri, mata pencaharian, kota berkelanjutan, konsumsi berkelanjutan dan produksi, dan seterusnya, begitu banyak dari mereka. KTT ini akan berlangsung hanya dua hari dan tidak akan mampu mengatasi semua aspek pentingnya hutan.
Sebaliknya, kami akan membahas tujuh topik, yaitu: 1) Hutan di NDC; 2) Restorasi Penghijauan dan Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, 3). Mangrove dan Blue Carbon, 4). Kehutanan Masyarakat, 5). Ekowisata dan konservasi Keanekaragaman hayati, 5). Hutan Produksi, dan 6). Keuangan Hutan, investasi dan Perdagangan. Dan mereka diringkas menjadi tema KTT, yaitu “Melindungi Hutan dan Masyarakat, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”. (bas)
