JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah sangat penting. Karena rakyat harus mendapatkan akses pada tanah.
Jadi, Jokowi meminta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat juga harus menjadi fokus perhatian bersama dan diakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini.
“Saya kira kepada Menteri (Agraria dan Tata Ruang)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah saya sampaikan, kepada Menteri KLH sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, reformasi ini betul-betul pada yang sudah dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu. 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi,” ujarnya, saat memberi pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1) pagi.
Jokowi mengingatkan, agar meningkatkan program-program memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Untuk pada tahun ini dan tahun depan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. “Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bank-able,” katanya.
Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menekankan, agar segera direalisasikan apa yang sudah diperintahkan, seperti memperluas akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan juga vocational training/ pelatihan vokasi, yang telah dilakukan Kementerian Tenaga Kerja yang sudah bekerjasama dengan Kadin. “Saya kira, ini nantinya apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, diikuti oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan ribuan tetapi dalam jumlah yang jutaan,” ungkapnya. (ekaf)
