JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, rendahnya realisasi penerimaan perpajakan dibanding target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, dipengaruhi oleh lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016, dibandingkan dengan asumsi APBNP tahun 2016 dan belum pulihnya harga komoditas.
“Tapi, bila dibanding dengan tahun 2015, kinerja penerimaan perpajakan tahun 2016 meningkat 3,5%. Utamanya didorong oleh pertumbuhan PPh non-migas sekitar 14% dibanding tahun sebelumnya,” paparnya Sri Mulyani, dalam keterangan pers di Aula Djuanda 1 Kementerian Keuangan.
Namun, Sri Mulyani mengungkapkan, meskikondisi ekonomi makro yang terjadi pada tahun 2016, baik kondisi ekonomi global yang melambat maupun kondisi ekonomi dalam negeri yang belum sepenuhnya pulih, defisit APBNP tahun 2016 dapat dijaga pada batas yang aman, yaitu 2,46% terhadap PDB atau sebesar Rp307,7 triliun. “Realisasi sementara defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam APBNP tahun 2016, yaitu sebesar Rp296,7 triliun (2,35% terhadap PDB),” ungkapnya.
Defisit tersebut merupakan selisih dari realisasi sementara pendapatan negara pada APBNP 2016 sebesar Rp 1.551,8 triliun (86,9%), dan realisasi sementara belanja negara sebesar Rp1.859,5 triliun (89,3%). Secara rinci, dia menkelaskan, realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283,6 triliun (83,4% dari target APBNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp262,4 triliun (107,0% dari target APBNP). Sementara realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.148,6 triliun (87,9% dari target APBNP) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp710,9 triliun (91,6% dari target APBNP).
Sri menyebut, peningkatan penerimaan perpajakan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program tax amnesty. Penerimaan uang tebusan dari tax amnesty mencapai Rp107,0 triliun. “Hasil dari program tax amnesty diharapkan akan meningkatkan tax ratio dalam jangka menengah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi,” sebutnya, sambil mengatakan, program tax amnesty masih akan berlanjut sampai dengan Maret 2017.
Di sisi lain, realisasi sementara belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp677,6 triliun (88,3% terhadap pagu APBNP 2016). Apabila dibandingkan dengan outlook setelah penghematan (termasuk penghematan alamiah), lanjut Menkeu, kinerja penyerapan belanja K/L mencapai 100,8%. Realisasi ini lebih tinggi dari penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 92,0%.
Sri menilai, perbaikan realisasi belanja K/L mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran yang dimulai sejak awal tahun 2016. Selain itu, kinerja penyerapan belanja K/L juga dipengaruhi oleh kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan antara lain pelelangan dini, yang berjalan efektif, tercermin dari peningkatan penyerapan bulanan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. (tul)
