PALEMBANG, fornews.co – Skema kebijakan potongan komisi 20% dari aplikator transportasi daring, mendapat respons beragam dari komunitas driver ojek online (ojol) di Tanah Air.
Terlepas kebijakan tersebut masih kontroversi, namun bagi komunitas ojol Palembang dan Pekanbaru, kebijakan tersebut dinilai wajar.
Ketua Komunitas Driver Online Punggawa Palembang, Peno Busri menyampaikan, potongan 20% yang dilakukan aplikator saat ini dirasa masih wajar.
“Potongan sebesar itu tidak menjadi masalah berarti, selama aplikator tetap mendukung kinerja kami di lapangan,” ujar dia.
Begitu juga bagi Komunitas SGC Palembang yang beranggotakan puluhan driver taksi online, yang berpandangan potongan 20% dari aplikator itu sudah menjadi bagian dari sistem yang harus dijalani.
“Meski terlihat besar, tapi banyak keuntungan yang kami dapatkan seperti asuransi kecelakaan, call center, hingga diskon-diskon yang sangat membantu kelancaran kerja kami sehari-hari,” kata Zaki, Komunitas SGC Palembang.
Empat komunitas lain seperti, Komunitas Spartans Vhalembank, Komunitas AKOR, Komunitas Gojek Grab Garuda (G3), dan Komunitas COD dari Kota Pekanbaru, Riau, turut mendukung skema 20% tersebut.
Ketua Komunitas The Kalong, Raka menjelaskan, pihaknya tidak sependapat dan menolak tuntutan penghapusan potongan komisi 20% yang saat ini diberlakukan aplikator.
“Potongan ini masih proporsional, karena kami juga mendapat fasilitas penting yang mendukung kerja kami sehari-hari. Fasilitas-fasilitas itu tidak dapat kami abaikan, karena sangat membantu menjaga kelancaran dan keamanan kami dalam bekerja,” jelas dia.
Kendati begitu, para perwakilan komunitas tersebut menyampaikan siap berdialog langsung dengan pihak aplikator maupun pemerintah, agar regulasi ke depan benar-benar berpihak pada keberlanjutan profesi dan kesejahteraan seluruh ekosistem transportasi digital.
Pemikiran berbeda justru disampaikan Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan, bahwa ada empat tuntutan aksi damai ADO Sumsel.
Pertama tertibkan undang-undang yang mengatur tentang ojol roda dua dan kejelasan status kemitraan; Tertibkan undang-undang ongkos standar dan hapus semua program hemat, slot, goceng, dan lain-lain.
“Berikutnya, potongan aplikasi 10 persen untuk semua aplikator; dan hukum/tutup aplikator yang membangkang undang-undang yang ditetapkan,” tandas dia. (aha)
