JAKARTA, fornews.co – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyatakan, pengembangan infrastruktur bagi penduduk di IKN sudah disusun pemerintah.
Namun, kata Bambang, pengembangan infrastruktur berupa hunian itu tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri, namun elemen masyarakat lainnya.
“Sesuai permintaan Pak Presiden, agar pengembangan hunian di IKN juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar seperti penduduk lokal dan masyarakat dengan penghasilan rendah,” kata dia, usai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (02/11/2022).
Bambang mengungkapkan, pengembangan IKN ini mengusung konsep kota rimba yang mengedepankan konsep ramah lingkungan. Karena, hanya 25 persen yang dibangun.
“5 hingga 10 persen untuk hijau, sisanya yang 65 persen itu nanti akan tetap jadi hutan. Kita pengin, namanya juga kota hutan, kota rimba raya, jadi yang itu tetap kita pertahankan,” ungkap dia.
Bambang menjelaskan, strategi pengembangan infrastruktur ini merupakan salah satu upaya menjawab pertanyaan investor terkait peluang usaha di IKN.
“Kita akan membangun infrastruktur dengan populasi yang cukup bagi investor untuk menanamkan modal di sejumlah titik di IKN. Terpenting, populasinya cukup untuk para investor itu mempertimbangkan bahwa ini memiliki daya beli yang cukup,” jelas dia.
Soal jumlah populasi, Bambang menerangkan, akan ada sekitar 200 ribu penduduk di tahun 2024 nanti. Angka itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, kemudian juga pendatang.
“Sebetulnya (penduduk IKN) ada empat, yakni ASN, TNI, Polri, penduduk lokal, kemudian pekerja, sama juga yang di luar itu. Misalnya, nanti ada sekolah-sekolah ada gurunya kan, ada yang lain-lain, kemudian ada misalnya hospital atau rumah sakit, klinik, itu kan juga ada susternya, segala macam itu juga harus diakomodir (huniannya),” tandas dia. (aha)
