PONTIANAK, fornews.co — Dalam forum diskusi yang digelar Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, seruan untuk memperkuat implementasi HAM tidak berhenti pada wacana, tetapi diarahkan pada langkah konkret lintas sektor.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menegaskan bahwa pendekatan berbasis HAM harus menjadi fondasi kebijakan publik.
“Pendekatan ini penting mengingat karakteristik Kalimantan Barat yang beragam secara sosial, geografis, dan kultural,” jelasnya.
Ia menilai keragaman sosial dan kondisi geografis Kalimantan Barat menuntut kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan lokal, bukan pendekatan seragam yang kerap mengabaikan realitas di lapangan.
Diskusi bertajuk “Sinergi dan Refleksi: Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM” yang berlangsung di Harris Hotel Pontianak pada akhir Maret, mempertemukan pemerintah daerah, lembaga negara, organisasi sipil, hingga mahasiswa.
Forum ini memunculkan satu benang merah terhadap pembangunan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Komitmen pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan kembali dipertanyakan efektivitasnya, saat berbagai persoalan hak dasar masih bertahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak, Dr. Purwanto, mengungkap bahwa konflik sosial, keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan di wilayah perbatasan, hingga persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan besar.
Ia menekankan pentingnya keberpihakan pada masyarakat adat dan kelompok rentan, terutama melalui akses pendidikan yang lebih terbuka.
“Untuk saat ini, kami memprioritaskan beasiswa untuk putra-putri daerah mengingat sulitnya akses pendidikan karena berbagai kendala, salah satunya karena biaya,” ujar Purwanto.
Program beasiswa bagi putra-putri daerah disebut sebagai langkah awal untuk memutus hambatan struktural yang selama ini membatasi mobilitas sosial.
Dari sisi perencanaan pembangunan, perwakilan pemerintah daerah memaparkan adanya kemajuan indikator makro.
Meski demikian, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan belum sepenuhnya teratasi.
Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPPM) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Irwan Lahnisafitra, menyebut capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif.
Program desa bebas angka tidak sekolah diperkenalkan sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah melalui pemetaan data, intervensi bantuan pendidikan, serta kolaborasi lintas sektor.
Gagasan tersebut mendapat perhatian karena menekankan prinsip inklusi bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali.
“Upaya ini sejalan dengan prinsip no one left behind dalam pembangunan berbasis HAM.”, jelas Irwan.
Pendekatan ini dinilai lebih progresif dibanding pola sebelumnya yang cenderung administratif dan kurang menyentuh akar persoalan.
Diskusi juga mengangkat isu yang selama ini jarang disentuh secara terbuka, seperti ketimpangan penguasaan lahan dan terbatasnya pekerjaan layak.
Persoalan tata kelola sumber daya alam turut disorot karena berdampak langsung pada lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal.
Dari perspektif kelembagaan, Komnas HAM menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga penggerak perubahan melalui penelitian, pemantauan, hingga mediasi.
Penekanan diberikan pada pentingnya akses keadilan yang inklusif dan sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Forum ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Sejumlah peserta mendorong agar hasil diskusi diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, dengan indikator yang jelas dan pengawasan yang konsisten.
Pembangunan berbasis HAM dinilai hanya akan bermakna jika mampu dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di pinggiran.
Kegiatan ini menegaskan satu hal bahwa pembangunan tidak cukup dinilai dari capaian angka, tetapi dari sejauh mana dapat menghadirkan keadilan yang nyata dan berpihak pada masyarakat.
