PALEMBANG, fornews.co – Hadirnya informasi tentang peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media, kerap kali muncul kurang berimbang, terjebak framing dan pengaruh kekuasaan.
Faktor-faktor kurang dalamnya penyajian berita tersebut bukan tanpa alasan. Jauhnya lokasi kejadian, mengharuskan awak media terkadang hanya bisa mengutip pernyataan resmi pemerintah dan aparat jadi penyebab diantaranya. Sedangkan, warga yang terdampak langsung masih terkendala akses.
Menurut Pakar Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, Yenrizal, kecenderungan penyebab karhutla di Sumsel berasal dari dua pihak yakni, oknum masyarakat dan oknum perusahaan.
Lihat saja, sejak 2015 pemerintah sudah menggugat secara perdata 17 perusahaan dengan denda dan ganti rugi Rp3,9 triliun akibat lahan yang terbakar, baik disengaja, maupun tidak disengaja dengan 75 kasus pidana karhutla yang ditangani aparat.
“Hanya saja transparansi proses penanganannya yang kurang. Selain itu juga, konstruksi media tentang karhutla harus kita akui, pemberitaannya sangat insidentil,” ujar dia saat menjadi narasumber pada webinar ‘Menciduk Misinformasi Karhutla dan Perubahan Iklim’, yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang bersama Google News Initiative, Kamis (14/4/2022).
Yenrizal menuturkan, masih banyak yang tidak terlalu memahami istilah karhutla dan tidak pernah datang ke lokasi kebakaran. Sehingga berita yang diproduksi tidak komprehensif.
Selain Yenrizal, narasumber pada webinar ini Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumsel Puspita Indah Sari, dan Anggota Majelis Etik AJI Palembang, Ibrahim Arsyad, yang dimoderatori Pemimpin Redaksi wongkito.co, Nila Ertina.
Ketua AJI Palembang, Prawira Maulana menyatakan, masih banyak jurnalis salah mengartikan isu perubahan iklim dan memandang sebelah mana isu ini.
Dari webinar ini, sambung Wira, diharapkan memberikan perspektif baru terhadap masyarakat, khususnya jurnalis, bahwa isu perubahan iklim nyata adanya. Karena saat mulai tersadar akan isu ini, nantinya jurnalis harus mengembangkan bagaimana mengangkat isu perubahan iklim ini di dalam karya jurnalistik.
“Misal saat terjadi banjir atau karhutla, jangan hanya peristiwa banjir atau karhutlanya saja yang diangkat. Namun bagaimana karhutla dan banjir tersebut, merupakan sebab atau akibat dari perubahan iklim,” ujar dia.
Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumsel, Puspita Indah Sari menyebut, dari data yang mereka miliki ada lebih dari satu juta hektare lahan terbakar akibat karhutla di Sumsel periode 2015-2020. Karhutla menjadi biang keladi kabut asap, terparah terjadi pada 2015 dan 2019 di Sumsel, dan menyebabkan kelumpuhan ekonomi.
Indonesia sendiri, jelas dia, masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menekan emisi karbon, seperti menekan laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan.
Deforestasi di Indonesia juga meningkat dari sebelumnya 1,1 juta ha/tahun (2009-2013) menjadi 1,47 juta ha/tahun (2013-2017). Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi.
Total lahan di Sumsel ada seluas 9,159 juta hektare dengan jumlah penduduk 8,47 juta jiwa. Dari luasan tersebut, 1,7 juta hektare dikuasai negara, 3,55 juta hektare dikuasai korporasi, dan 3,9 juta hektare dikuasai rakyat.
“Lahan di Sumsel saat ini sebagian besar sudah dikuasai korporasi. Dari total 3,55 juta hektare yang dikuasai korporasi itu, kebun kayu 1,5 hektare, 1,3 juta hektare perkebunan, dan pertambangan 675 ribu hektare. Industri ekstraktif sangat berdampak pada lingkungan,” jelas dia.
Sementara, Anggota Majelis Etik AJI Palembang Ibrahim Arsyad menerangkan, perkembangan jurnalisme saat ini dihadapkan pada situasi semakin deras akibat arus digital. Bila tak mampu mengimbangi, kerja jurnalis sekarang akan semakin lemah karena terbawa arus.
“Sebelum menceburkan diri kita menjadi jurnalis, kita harus memahami beberapa hal, yakni wawasan, skil, dan etik,” kata dia.
Ibrahima melanjutkan, tiga hal itu harus dimiliki oleh jurnalis saat memproduksi sebuah karya jurnalistik yang apik dan tidak menyebabkan misinformasi.
“Misinformasi ini akibat wawasan yang kurang, skill yang tidak mumpuni, dan kode etik yang tidak terjaga, akan menyebabkan jurnalis sebagai penyebar misinformasi, bukan pemberi kabar kepada masyarakat,” terang dia.
“Dengan begitu, jurnalis harus meningkatkan literasi diri. Jangan kita menyuruh orang meningkatkan literasi, tapi kita sendiri sebagai pencari berita tidak meningkatkan literasi. Literasi dan misinformasi tidak bisa dipisahkan. Bila kita, jurnalis tidak terliterasi dengan baik, kita akan menjadi penyebar misinformasi,” tandas dia.
Webinar ini merupakan seri kerja sama AJI Indonesia bersama Google News Initiative di puluhan kota di Indonesia. AJI dan Google berharap dengan seri webinar ini, kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim lebih meningkat dan bisa menyikapinya dengan baik. (aha)
