PALEMBANG, fornews.co – Ketua Pokja Masyarakat Sipil Kemendesa PDTT, Idham Arsyad mengatakan, lima tahun pelaksanaan UU Desa No.6/2014 telah banyak kemajuan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah dicapai.
Dia menilai keberhasilan ini merupakan prestasi terbaik masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan mandat UU Desa, didukung komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Pusat.
“Kemajuan di bidang pembangunan infrastruktur desa sangat nyata kontribusinya dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa, seperti pembangunan jalan tani, embung, tambatan perahu, juga termasuk pembangunan infrastruktur yang memperlancar dan mendekatkan akses pelayanan publik ke warga desa,” kata Idham Arsyad.
Pun demikian, Idham melihat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin ke depan. Secara khusus ketua Gerbang Tani ini menanggapi pembagian urusan desa, di mana pemerintahan desa di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri sedang urusan pembangunan dan pemberdayaan di bawah kewenangan Kementerian Desa PDTT.
Pembelahan ini mengakibatkan di lapangan pemerintah desa kesulitan dalam melaksanakan kebijakan setingkat Peraturan Menteri.
“Pembelahan urusan desa ini tidak sejalan dengan mandat UU Desa. Desa jadi terkena tsunami regulasi yang terkadang satu sama lainnya tidak sinkron, seperti Permendagri No.114/2014 versus Permendesa No.1/2015,” tegas Idham.
Untuk itu, Idham berharap Presiden Jokowi mengembalikan ruh UU Desa dengan menyatukan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan desa dalam satu kementerian dan lembaga saja.(bas)
