SURABAYA, fornews.co-Salah satu upaya pengurangan angka kecelakaan di laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tahun ini menargetkan sebanyak 48 ribu pelaut memiliki sertifikasi kepelautan, salah satunya dengan menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) di berbagai daerah.
“Kecakapan dan kepemilikan sertifikasi kepelautan di masyarakat masih kurang sehingga pemerintah memandang perlu mengadakan diklat yang sekaligus memberi sertifikat buku pelaut sebagai syarat untuk menjadi pelaut yang sah,” ujar Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenhub Wahyu Satrio Utomo di Surabaya, kemarin.
Dia menjelaskan, diklat diberikan secara gratis bagi masyarakat, terutama dari pulau-pulau terdepan dan terluar, selain juga diperuntukkan bagi mereka yang sudah bekerja di pelayaran rakyat tapi belum mempunyai sertifikat kompetensi.
Salah satu diklat berlangsung di Lembaga Pendidikan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya pada pekan lalu. Dia mengatakan diklat kepelautan memang digelar di sebanyak 23 lingkungan sekolah yang dikelola Kemenhub di seluruh Indonesia.
Materi diklat meliputi dasar keselamatan, pemadaman kebakaran tingkat lanjut, kepedulian keamanan, sesuai dengan “Standards of Training Certification and Watchkeeping of Seafarers” berdasarkan Amandemen Manila 2010.
“Diklat di sepanjang tahun ini dialokasikan untuk 48 ribu orang. Tahun depan akan kita tingkatkan dua kali lipatnya, sampai angka seratus ribuan mungkin,” imbuhnya.
Program diklat itu sendiri, lanjut Wahyu, sudah berjalan selama dua tahun. Diklat kepelautan yang berlangsung di Poltekpel Surabaya sudah memasuki angkatan yang kedua.
“Dengan program ini pemerintah berharap mengurangi tingkat kecelakaan di laut karena kapal sudah diawaki oleh orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi yang memadahi,” katanya.
Pemerintah, menurut dia, bersifat lebih persuasif dengan memberikan sosialisasi tentang keselamatan pelayaran, yang salah satunya disalurkan melalui diklat tersebut. Di samping itu, dia menambahkan, diklat dapat menaikkan jenjang pendidikan para peserta melalui jalur kompetensi, bukan akademik.
“Kami sudah berkoordinasi dengan INSA agar lulusan diklat diberi kesempatan yang sama dengan lulusan pendidikan yang lain untuk bisa bekerja di kapal. Bagaimanapun ini program pemerintah yang harus dibantu oleh semua pihak,” katanya. (cong/ant)
