PALEMBANG, fornews.co – Konflik lahan antara masyarakat Desa Pulai Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yakni PT Bumi Persada Permai (BPP) temui kesepakatan.
Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi turut menyaksikan kedua belah pihak bersepakat yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) Penyelesaian Konflik, di Hotel Santika Palembang, Kamis (19/09). Beni pun mengapresiasi terjadinya kesepakatan ini, dan berterima kasih kepada semua pihak yang membatu proses penyelesaian konflik di wilayah Muba.
“Saya berharap kesepakatan ini untuk segera dilaksanakan, dan proses yang sudah ditempuh ini dapat menjadi contoh bagi proses penyelesaian konflik di tempat lainnya. Pemkab Muba, siap membantu sesuai dengan Tupoksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada,” ujar Beni.
Direktur Hutan Kita Institute (HaKI) dan juga Wakil Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumsel, Aidil Fitri menyampaikan, ada banyak proses yang dilakukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut, baik yang difasilitasi langsung oleh pemerintah maupun pertemuan langsung kedua belah pihak. Namun sampai dengan awal Tahun 2016, proses tersebut belum tertata dan terfasilitasi dengan baik.
Kemudian pada Tanggal 21 April 2016, kedua belah pihak atas fasilitasi HaKI/FPP – Kelola Sendang, PT BPP dan masyarakat bersepakat dalam deklarasi bersama yang disaksikan para pihak, termasuk pemerintah, Ombudsman perwakilan Sumsel dan NGO, untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme perundingan.
Program pemerintah mengenai Perhutanan Sosial, menjadi sebuah peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik yang berlarut tersebut. Setelah melalui proses yang panjang dan dinamis, akhirnya pada awal April 2019 kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan.
“Kesepakatan bersama penyelesaian konflik melingkupi, pengelolaan agroforestry berupa kebun dan pemukiman seluas 1.070 hektar, agrosilvofishery seluas 98 hektar dan kemitraan tanaman pokok seluas 45 hektar, sehingga total yang menjadi objek kesepakatan adalah 1.213 hektar,” ujar Aidil.
Konflik lahan ini sendiri bermula 2004 lalu, ketika perusahaan HTI tersebut mendapat Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman pada areal hutan produksi Lalan Mendis.
Namun, pada lokasi yang diberikan izin oleh negara tersebut sudah ada masyarakat yang bermukim dan memanfaatkan lahan, salah satunya adalah Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba.
Direktur PT BPP Mardohar PA yang hadir langsung dalam penandatanganan MoU ini, secara tegas mengatakan bahwa kesepakatan hari ini segera akan dilanjutkan dengan pengusulan Naskah Kesepakatan Kerjasama ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disahkan oleh Menteri melalui penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).
“Saya yakin ini proses yang tidak akan lama, karena antara kami dan masyarakat sudah menyepakti isi dari NKK tersebut sehingga akan mempermudah bagi KLHK untuk memberikan persetujuan,”ujarnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Program Kelola Sendang, David Ardhian mengatakan, penyelesaian konflik lahan sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mendorong tata kelola lanskap yang lebih baik khususnya di wilayah Sembilang Dangku, dimana Kelola Sendang selama ini bekerja.
Ketua Gapoktan Hutan Desa Pulai Gading, Suyono bertindak mewakili masyarakat Desa Pulai Gading menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena akhirnya konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 ini bisa terselesaikan dengan baik, dan semua pihak mendapatkan kemenangan.
Ia juga mengingatkan, agar kesepakatan yang ada untuk segera dilaksanakan dan proses usulan NKK segera dilakukan. (ije)
