PALEMBANG, fornews.co-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (DPRD Sumsel), HM Giri Ramandha N Kiemas, Wakil Ketua DPRD HM Yansuri dan anggota DPRD Saiful Padli, secara pribadi ikut menolak kebijakan pemerintah yang dinilai para massa aksi Aliansi Mahasiswa Sumsel Menggugat, tidak prorakyat.
Secara lantang Giri meneriakkan menolak PP Nomor 60 Tahun 2016, penarikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan kenaikan tarif dasar listri (TDL), sebagaimana menjadi tuntutan mahasiswa saat beraksi di halaman DPRD Sumsel, Kamis (12/01). Bukan hanya itu, politisi PDIP ini juga menekankan kepada mahasiswa agar tetap kritis dan memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Apa yang menjadi tuntutan dan adek-adek (mahasiswa) sekalian lakukan itu sudah benar. Kami pun atas nama anggota DPRD sepakat dengan apa yang adek-adek perjuangkan dan serukan hari ini,” ujar Giri, saat menanggapi tuntutan mashasiwa di atas podium mobil pickup bersama HM Yansuri dan Saiful Padli. Sebelumnya, Giri, Yansuri dan Saipul, menerima perwakilan dari massa aksi terdiri dari BEM se-Sumsel, KAMMI, IMM, dan HMI membahas persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut di ruang Pimpinan DPRD Sumsel.
Bukan hanya itu, Giri menantang para mahasiswa untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. Dengan kata lain, perjuangan tidak hanya sebatas ini saja melainkan harus secara komprehensif dengan menunjukan data-data yang memang menjadi persoalan terkait kebijakan pemerintah.
“Data-data itu nantinya akan menjadi bahan kita untuk menyapaikan kepada pemerintah pusat, supaya dalam mengambil kebijakan dilakukan secara transparan dan mementingkan kebutuhan rakyat,” imbuhnya dan diamini oleh HM Yansuri dan Saiful Padli. Sebelum massa aksi membubarkan barisan, ketiga anggota dewan yang berkesempatan hadir menerima aspirasi mahasiwa tersebut menandatangi nota kesepahaman bersama Koordinator Aliasi Mahasiswa Menggugat dan Koordinator BEM se-Sumsel Rahmat Farizal.
Adapun isi dari nota kesepahaman tersebut antara lain, menolak PP Nomor 10 Tahun 2016, menolak pencabutan subsidi BBM, menolak kenaikan TDL, menolak kenaikan pajak bermotor, dan menuntut pemerintah pusat dalam setiap membuat kebijakan agar dilakukan secara transparan dan melalui uji publik. Selain itu, mahasiswa menuntut kepada wakil rakyat Sumsel, untuk menejembati mahasiswa untuk biasa berdialog langsung dengan anggota DPR RI dalam kurun waktu 7×24 jam (seminggu).
Dengan niat baik tersebut, mahasiswapun mengapresiasi para wakil rakyat. Kendati demikian, mereka (massa aksi) tetap mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang kebih besar lagi, jika apa yang menjadi tuntutan mereka tidak dipenuhi dan pemerintah pusat tetap saja membuat kebijakan yang tidak prorakyat.
Pantauan di lapangan, dalam aksi yang berlangsung damai, mahasiswa mempersembahkan sebuah teaterikal menggambarkan karakter Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, saat sebelum menjadi presiden hingga memasuki masa jabatan yang kedua tahun. Dimana, bentuk belusukan yang dilakukan hanya merupakan pencitraan semata. Sebab, apa yang disampaikan tidak sejalan dengan kebijakan yang dibuat, yakni membuat rakyat kecil semakin “menjerit”.
Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, aparat kepolisian pun mengerahkan ratusan personel dari seluruh unit dan Brimob Polda Sumsel, dilengkapi senjata lengkap. Tidak ada kerusuhan hingga semua mahasiswa (massa aksi) membubarkan diri meninggalkan halaman DPRD Sumsel. (ibr)
