SUNGAILIAT, fornews.co – Bupati Bangka Tarmizi Saat secara resmi meluncurkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Dengan program ini diharapkan potensi penerimaan pajak bisa semakin dimaksimalkan di Kabupaten Bangka.
Peluncuran dilakukan di Gedung Bangka Bermartabat, Komplek Perkantoran Kabupaten Bangka, Sungailiat, Senin (18/12). Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Forkopimda, ketua asosiasi, Kepala Bidang PEP, Kepala KPP Pratama Bangka dan Kepala KP2KP Sungai Liat.
Kepala KPP Pratama Bangka, Dwi Haryadi menjelaskan bahwa program KSWP merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) jo Inpres No. 10 Tahun 2016 dan Permendagri No 112 Tahun 2016 tentang KSWP dalam pemberian layanan publik tertentu di Lingkungan Pemda. Sesuai dengan Permendagri tersebut anggota masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan publik di badan perizinan di daerah, wajib terlebih dahulu melalui tahapan konfirmasi pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu validitas NPWP dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk dua tahun pajak terakhir sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan pembayaran pajak. Layanan publik tertentu tersebut di antaranya adalah: izin usaha perdagangan, izin usaha hiburan, izin usaha restoran, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, izin usaha perikanan. Dari 15 perizinan yang terkait KSWP di DPM-PTSP Bangka, empat besarnya adalah: izin mendirikan bangunan, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin praktik dokter.
“Adapun sebanyak 457 permohonan izin telah dikonfirmasi melalui aplikasi KSWP, dan untuk Kabupaten Bangka ini tertinggi di seluruh provinsi Bangka Belitung,” kata Dwi.
Dwi berharap seluruh wajib pajak, termasuk wajib pajak besar cabang, untuk punya NPWP dan terdaftar di KPP Bangka serta melakukan pembayaran PPh 21 direksinya di Bangka. Dwi juga berharap dapat meningkatkan sinergi dengan Pemkab Bangka dengan pertukaran data rekanan secara berkesinambungan dan penyisiran bersama untuk penggalian potensi penerimaan pajak.
Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, M. Dahlan Saleh, mewakili Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Babel, menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan respons yang baik terhadap hal ini. Diharapkan penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak ini dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah dan Dana Bagi Hasil (PAD & DBH Pajak). Dahlan berharap kepatuhan pajak di Bangka dapat terus ditingkatkan.
Bupati Bangka, Tarmizi Saat, mendukung program Ditjen Pajak ini. Tarmizi menekankan bahwa pajak dan pelayanan publik adalah dua hal yang terkait erat. Untuk meningkatkan kesadaran pajak, perlu ditingkatkan juga pelayanan publik. Berdasarkan penilaian dari Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, pelayanan publik di Kabupaten Bangka menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Tarmizi berharap kerja sama dan koordinasi dengan Forkopimda dan Ditjen Pajak yang telah terjalin baik, dapat terus ditingkatkan untuk kepentingan Kabupaten Bangka.
“Saya berharap pendekatan pajak dapat dilakukan secara bertahap, misalnya dengan pendekatan ke pendidikan mulai dari usia dini dan sosialisasi pajak melalui kegiatan masyarakat, misalnya olahraga. Saya juga berharap kesadaran potensi pendapatan yang bersumber dari pajak, dapat dimaksimalkan,” ujar Tarmizi. (ije)
