PALEMBANG, fornews.co – KPU Sumsel menyampaikan jumlah harta yang dideklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel pada Pilgub 2018, Selasa (10/4) siang. Hasilnya diketahui bahwa calon wakil gubernur nomor urut 3, Yudha Pratomo Mahyuddin, memiliki harta paling banyak.
Pada kesempatan deklarasi LHKPN yang dibacakan Komisioner KPU Sumsel Liza Lizuarni tersebut, harta kekayaan yang dilaporkan calon penyelenggara negara tersebut berdasarkan apa yang telah mereka laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Paslon nomor urut 1, Herman Deru melaporkan harta kekayaannya ke KPK 3 Januari 2018 dengan jumlah Rp34.564.041.012 tanpa memiliki utang. Sedangkan di hari yang sama, Mawardi Yahya melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp14.956.678.563 juga tanpa utang.
Beralih ke paslon nomor urut 2, Cagub Saifudin Aswari Rivai, memiliki harta kekayaan Rp29.078.851.974 dengan utang sebesar Rp352.500.103. Sehingga total harta kekayaan per 11 Januari 2018 berjumlah Rp28.726.351.071. Sementara Calon Wagub Irwansyah melaporkan harta kekayaannya di tanggal 9 Januari 2018 dengan jumlah Rp12.486.060.290 tanpa utang.
Untuk paslon Cagub nomor urut 3, Ishak Mekki memiliki total harta kekayaan per 5 Januari 2018 Rp14.568.461.037 dan tidak memiliki utang. Sedangkan Calon Wagub Yudha Pratomo Mahyuddin yang melapor pada 8 Januari 2018, memiliki total harta kekayaan mencapai Rp82.260.061.269 dan tidak memiliki utang.
Lanjut ke paslon nomor urut 4, Dodi Reza Alex yang melapor 9 Januari 2018, harta kekayaannya mencapai Rp31.688.101.261 dengan utang sebesar Rp67.332.569. Sehingga total harta kekayaan Dodi sebesar Rp31.620.768.692. Sedangkan Giri Ramanda Kiemas melaporkan hartanya sebesar Rp16.065.347.915 dengan utang mencapai Rp700.000.000. Sehingga harta kekayaan per 6 Januari 2018 sebesar Rp15.365.347.915.
Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengatakan, tujuan pengumuman LHKPN ini adalah untuk sarana pengendalian internal karena setiap perubahan harta penyelenggara negara harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. “Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian untuk menentukan calon kepala daerahnya,” ujarnya saat Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Para Calon Kepala Daerah se-Sumatra Selatan di aula KPU Sumsel, Selasa (10/4).
Basaria mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan harta kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Selain itu, masyarakat dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN memang benar-benar miliknya. Masyarakat juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan sebelumnya, Calon Kepala Daerah tersebut rajin melaporkan harta kekayaannya,” pungkasnya. (ije)
