JAKARTA, fornews.co – Setelah mendapat persetujuan DPR RI, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (08/12) sore.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengemukakan, dirinya akan melanjutkan program yang sudah direncanakan Panglima TNI sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantyo, yaitu sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional.
“Ada 5 program prioritas adalah pembangunan di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Selaru akan saya lanjutkan karena itu adalah sejalan dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Hadi kepada wartawan usai pelantikan.
Mengenai mutasi di jajaran pimpinan tinggi TNI, Panglima TNI menegaskan bahwa mutasi itu ada aturannya. Ia menyebutkan, aturannya berdasarkan Jukmin yang ada adalah apabila personel tersebut sudah menjalani jabatan 2 tahun, kemudian memang diperlukan untuk kedinasan dalam rangka mendukung tugas pokok, mendukung visi dan misi pimpinan.
Sedangkan mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengemukakan, bahwa alutsista yang dimiliki TNI saat ini kita berpedoman atau based on MEF (Minimum Essential Force) yang saat ini sudah masuk Rencana Strategi (Renstra) kedua, 2014-2019.
“Sehingga kita menunggu saja ada beberapa yang harus segera dipenuhi, diantaranya adalah pemenuhan pesawat tempur, radar, dan kapal selam, itu yang sedang kita tunggu. Sehingga restra kedua ini diharapkan, kalau pembagian restra pertama adalah 30%, 30%, dan 40% sehingga semuanya 100, dan saat ini kita menunggu realisasinya sampai 2019 nanti restra kedua sudah tercapai 30%,” terang Hadi.
Terkait Pemilihan Umum, Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa TNI bersama-sama dengan komponen lainnya dengan Polri akan senantiasa netral terhadap jalannya pemilihan.
“Kita akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama Polri, kita solid dengan Polri untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini, sehingga netralitas itu akan kita jaga di atas segala-galanya,” tandasnya.
Tampak hadir dalam kesempatan ini antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Mendagri Tjahjo Kumolo, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, anggota Komisi I DPR, KSAD Jenderal Mulyono, dan KSAL Laksamana Ade Supandi. (ibr)
