JAKARTA, fornews.co – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan akan men-deregulasi atau memangkas sejumlah aturan perundang-undangan yang menghalangi investor untuk berinvestasi khususnya di sektor transportasi.
Hal ini disampaikan Menhub di hadapan para pengusaha anggota Kamar Dagang Indonesia (KADIN), sejumlah stakeholder dan perusahaan BUMN sektor transportasi pada pameran Indonesia Transport, Logistics, and Maritime Week 2017 di Jakarta, Selasa (10/10).
“Kita melakukan deregulasi memangkas sejumlah aturan yang dirasakan tidak mendukung bahkan beberapa saat yang lalu saya sampaikan ini kepada INSA (Indonesian National Shipowners Association), INACA (Indonesia National Air Carrier Association), asosiasi truk kita lihat kalo ada Peraturan Menteri yang menghalangi investasi maka dimungkinkan kita melakukan preview,” ujar Budi.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo untuk selalu memberi ruang sebanyak-banyaknya bagi dunia investasi di Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Lanjutnya, Kementerian Perhubungan terus mendorong keterlibatan swasta dalam kerjasama pengelolaan 20 pelabuhan dan 10 bandara.
Budi menyebutkan, saat ini, setidaknya terdapat empat pelabuhan yang telah dikerjasamakan ke swasta yaitu Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Waingapu, dan Pelabuhan Bima. Dengan adanya kerjasama swasta ini sambung Menhub, dapat menghemat dana APBN.
“Kita harapkan paling tidak dana APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp500 milyar sampai Rp1 triliun dari 20 pelabuhan dan 10 bandara,” bebernya.
Dari target 20 pelabuhan dan 10 bandara yang dikerjasamakan, Menhub menargetkan tahun 2017 terdapat 15 infrastruktur transportasi yang akan dikerjasamakan ke swasta. Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta di antaranya, Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.
“Sedangkan 10 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta di antaranya, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, dan Bandara Sentani Jayapura,” sebutnya.
Peluncuran Inaportnet
Di kesempatan yang sama, Menhub meluncurkan (go live) penerapan aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet untuk tiga pelabuhan yakni Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Banten, dan Pelabuhan Gresik.
“Dengan demikian, sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai dan saya minta teman-teman untuk menggunakan layanan tersebut dengan konsisten,” katanya.
Penerapan aplikasi Inaportnet di Pelabuhan Sorong, Menhub menyatakan, merupakan lompatan yang baik karena selama ini Pelabuhan Sorong, tidak mendapatkan data-data yang akurat. Menhub juga memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Perhubungan untuk mempelajari dan menggunakan layanan Inaportnet dengan baik serta harus kreatif untuk membuat layanan tersebut menjadi lebih baik.
“Sekarang semua teman-teman di daerah, bekerja dengan template yang sama dan saya harap ada kreatifitas, sehingga selalu berkembang dan dapat sesuatu yang baru,” papar Menhub.
Menhub menambahkan, dengan aplikasi Inaportnet yang menyatukan semua stakeholder dalam satu aplikasi, maka akan menghemat dari segi waktu dan segi SDM.
“Dengan layanan berbasis IT tersebut, saya minta pada hari Sabtu dan Minggu, barang bisa masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, tapi belum tahu kapan. Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” ujar Menhub.
Ke 16 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Sorong.
Inaportnet adalah salah satu program Quick Win Kementerian Perhubungan, yang harus didukung bersama penerapannya di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang telah ditunjuk dan tertuang dalam Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015.
Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan). (ibr)
