PALEMBANG, fornews.co – Pemerintah daerah harus meningkatkan pemahaman soal pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menghindari terjadinya kesalahan yang berdampak pada kerugian negara.
“Melalui kegiatan Rakornas ini, Presiden mengajak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memahami dengan benar tentang kebijakan, prosedur dan aturan yang memuat legalitas pengadaan barang dan jasa. Karena itu penting bagi stakeholder untuk paham tentang kebijakan, prosedur, serta aturan utamanya terkait dengan pengadaan, utamanya di tengah pandemi saat ini,” ujar Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengulangi arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2020 yang dilaksanakan secara virtual dan diikuti Gubernur dari Hotel Excelton Palembang, Rabu (18/11).
Menurut HD, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dibutuhkan kerja keras agar sektor ekonomi tetap bertahan. Untuk itu perlu didorong Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM untuk berinovasi dalam memasarkan produknya.
“Ekonomi Sumsel dapat bertahan di tengah pandemi saat ini juga didorong oleh IKM dan UMKM ini,” katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas secara virtual dari Istana Bogor menyebut, tantangan di tengah pandemi COVID-19 sangat sulit. Karena itu dia mengajak pemerintah daerah untuk tetap membangun ekonomi di tengah pandemi dengan meningkatkan pembelanjaan pada sektor UMKM.
“Kita akan dorong pemerintah daerah memaksimalkan sektor belanja pemerintah agar ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi aman,” ucap Jokowi.
Presiden juga menyebut pembelian produk dalam negeri memberikan efek besar dalam mendongkrak pergerakan ekonomi nasional. Proses belanja ini diminta agar serius dilakukan dengan tingkat yang lebih tinggi dan tidak sekedar formalitas saja.
“Pembelian produk dalam negeri memiliki multi efek yang besar terhadap pergerakan ekonomi nasional. Ini harus dimaksimalkan dengan baik,” kata Presiden. (ije)
