PALEMBANG, fornews.co-Kemelut internal antara Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2018 belum mereda.
Justru, Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, Mularis Djahri menyatakan, kalau dinilai bertentangan mungkin memang bertentangan. Mularis menceritakan, setelah dirinya diusung oleh Partai Golkar sebagai Bakal Calon Wali Kota (Balonwako) Palembang, pihaknya juga mengajukan kepada DPP untuk mengusung Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Dodi Reza Alex – Giri Ramanda.
“Kalaupun ada sanksi, harusnya DPP beri sanksi tegas pada saya. Itu kalau DPP nya benar. Tapi kalau DPP yang salah bagaimana, siapa yang memberi sanksi DPP. Jadi ini bukan siap, kita jalani saja. Untuk konsekuensi, ya konsekuensi apa, wong orang yang salah,” ujarnya, disela-sela saat mendaftarkan pencalonan di Kantor KPU Kota Palembang, Rabu (10/01) malam.
Pengusaha asal Sumsel ini menjelaskan, lantaran telah diusung oleh Golkar Kota Palembang, maka secara etika politik sebagai Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, pihaknya wajib mendukung dan memenangkan paslon Dodi Reza Alex – Giri Ramanda.
“Sayakan diusung oleh Golkar dan Golkar lebih dulu mengeluarkan dukungan dengan saya. Kalau ditanya mengapa belum diberi sanksi, hingga malam ini saya masih mendaftar di KPU. Tapi kalau yang memberi sanksi itu dia yang salah bagaimana,” tantangnya.
Terhadap sanksi untuk kader yang membelot mendukung paslon Deru – Mawardi, Mularis menuturkan, akan dilihat dulu. “Kalau yang bersangkutan anggota dewan, kita tunda dulu pencaleg-kannya. Kalau dia belum jadi anggota dewan, kita tahan dulu pencalonannya. Partai itukan di lihat loyal atau tidaknya,” tandasnya. (tul)
