JENEWA, fornews.co—Sejumlah Negara menyatakan abstain pada resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan penyelidikan atas kekerasan di Gaza.
Dilansir fornews.co dari wion, pada Rabu (2/6/2021), Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki, mengaku prihatin atas posisi yang diambil oleh negera-negara pada sesi khusus dewan hak asasi manusia.
Keprihatinan itu khususnya ditujukan kepada negara-negara yang juga memiliki warga muslim.
“Abstain Anda menghambat pekerjaan penting dewan hak asasi manusia dalam memajukan hak asasi manusia untuk semua orang, termasuk orang-orang Palestina,” katanya.
Dikatakan Malki, resolusi memastikan penghormatan terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur dan di Israel.
Dari total 47 negara hanya 24 yang menyatakan mendukung dan 9 di antaranya menentang resolusi itu.
Malki menegaskan, bahwa resolusi bukanlah penyimpangan terhadap dewan hak asasi manusia.
“Ini adalah konsolidasi bertahun-tahun dan penyelidikan menyeluruh serta pelaporan pelanggaran berat Israel terhadap sebuah Negara (Palestina).”
Setelah kekerasan di Yerusalem dan penggusuran warga Palestina di Sheikh Jarrah dan Silwan, situasi kembali tidak kondusif.
Dilaporkan media setempat, selama bentrokan sekira 200 warga Palestina di Gaza dan 10 warga Israel tewas. Namun, laporan itu masih diragukan oleh sebagian pihak.
Perampasan selama satu dekade, pemindahan, penjajahan, penindasan terhadap rakyat Palestina, menjadi akar penyebab konflik dan ketidakadilan yang menimpa rakyat Palestina.
Penyangkalan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang ditegakkan oleh PBB.
Sejumlah negara yang memilih diam dalam resolusi itu antara lain Ukraina, Togo, Korea Selatan, Polandia, Belanda, Nepal, Jepang, Italia, Perancis, Fiji, Denmark, Brasil, dan Bahama.
“Situasi tidak hanya akan terap bergejolak, tetapi akan terus memburuk dengan dampak yang luas dan serius—jika hal yang sama tidak ditangani dengan prioritas,” tandas Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki. (adam)
