JOGJA, fornews.co — Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyebut penataan akses kendaraan besar sebagai langkah menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian kawasan Sumbu Filosofi.
Hal itu disampaikan dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan Kawasan Inti Sumbu Filosofi di Hotel Royal Darmo Malioboro Jogja pada Rabu siang, 22 April.
“Ini menjadi kajian kami. Karena tetap tidak ke Titik Nol, tidak ke Malioboro, tetapi masih dekat untuk memudahkan akses mereka,” ujarnya.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah membatasi pergerakan bus dari Terminal Ngabean agar tidak masuk hingga Titik Nol Kilometer dan Malioboro.
Kendaraan masih dapat mendekat melalui jalur tertentu. Alternatif jalur pendekatan tetap dibuka agar wisatawan tidak kehilangan akses, misalnya melalui koridor tertentu yang mendekati pusat.
Di saat yang sama, persoalan klasik kembali muncul, persoalan parkir menjadi pekerjaan yang belum selesai.
Kapasitas kantong parkir bus saat ini belum mampu mengimbangi lonjakan kunjungan, terutama saat musim liburan.
Sejumlah usulan muncul, mulai dari pemanfaatan lahan bekas fasilitas industri hingga kerja sama dengan pihak swasta.
Pemerintah juga menilai pentingnya kepastian informasi. Operator bus dan wisatawan perlu mengetahui aturan sejak awal agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
Namun, pemerintah kota diingatkan untuk tidak berjalan tanpa komunikasi yang jelas. Informasi mengenai kebijakan baru perlu disampaikan jauh hari kepada operator bus dan wisatawan.
Kepastian aturan, termasuk konsistensi penegakannya, menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti sebagai wacana.
Konsistensi kebijakan dan penegakan aturan menjadi syarat agar langkah ini berjalan efektif.
Selain itu, usulan mengenai pemanfaatan lahan alternatif untuk parkir bus seperti bekas pabrik es, hingga penggunaan lahan parkir milik swasta juga menjadi perhatian pemerintah.
Dengan keterbatasan anggaran fisik, pemerintah kota setempat memilih menggerakkan ekonomi melalui pendekatan berbasis kegiatan.
Konsep “Jogja City of Festival” diperkuat untuk menjaga daya tarik kota tanpa menambah beban infrastruktur. Berbagai agenda budaya lainnya disiapkan guna menarik wisatawan dan memperpanjang masa tinggal long stay tourism.
“Kalau ada festival yang ada di pikiran saya selalu hotelnya biar laris. Jadi kebijakan yang ada dampak negatifnya harus diikuti kebijakan yang ada dampak positifnya, sehingga tidak hanya pesimis tetapi juga banyak optimisnya,” ungkap Hasto.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Lucia Daning Krisnawati, menegaskan bahwa Malioboro dan Sumbu Filosofi adalah aset budaya yang tidak tergantikan.
Penataan ruang, kenyamanan pejalan kaki, dan pengurangan polusi menjadi fokus utama dalam kebijakan ini.
Menurutnya, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kerja bersama antara pemerintah dan pelaku usaha.
Kebijakan yang tepat harus mampu menjaga kawasan sekaligus memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan.
“Bukan hanya menjaga kelestarian kawasan, tetapi juga tetap memberikan ruang keberlanjutan bagi aktivitas ekonomi, khususnya sektor pariwisata,” ujarnya.
Dukungan datang dari sektor perhotelan. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menilai pelestarian kawasan perlu diiringi promosi yang lebih kuat.
Ia mengingatkan bahwa banyak wisatawan belum memahami nilai Sumbu Filosofi yang telah diakui dunia.
Sementara itu, pelaku perjalanan wisata mengingatkan bahwa pembatasan akses harus diikuti solusi konkret.
Perwakilan ASITA, Trianto Sumarso, menyoroti keterbatasan akses dan parkir yang masih menjadi kendala utama bagi biro perjalanan.
“Orang ke Jogja itu pasti ke Malioboro. Untuk wisatawan domestik, hukumnya wajib. Tapi sekarang akses kendaraan besar makin terbatas, sementara kantong parkir yang ada juga terbatas,” katanya.
Ia mendorong pemerintah segera menetapkan titik parkir resmi lengkap dengan akses yang jelas, termasuk membuka peluang pemanfaatan lokasi alternatif yang lebih dekat ke pusat kota.
Langkah yang diambil Jogja ini menunjukkan satu hal bahwa kota tidak hanya perlu ramai, tetapi juga perlu tertata. Ketika ruang warisan dijaga, pariwisata tidak kehilangan daya tarik—justru menemukan kualitasnya.
Penataan akses kendaraan besar di kawasan inti Sumbu Filosofi kini disiapkan sebagai upaya menjaga makna ruang kota.
Lonjakan kunjungan memang menghidupkan ekonomi seperti hotel terisi, restoran ramai, jasa tur bergerak. Tetapi arus bus berukuran besar juga membawa konsekuensi.
Bus-bus pariwisata berukuran besar membuat jalan menyempit secara fungsional, pejalan kaki tersisih, risiko keselamatan meningkat, dan kualitas pengalaman ruang bersejarah menurun.
FGD yang digelar melibatkan pelaku industri pariwisata, khususnya owner atau General Manager Hotel, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY serta Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DIY, untuk menjaring aspirasi dan masukan terkait pengelolaan kawasan inti sumbu filosofi.
