JAKARTA, fornews.co — Ancaman kekeringan yang diproyeksikan meningkat pada paruh kedua 2026 memaksa pemerintah mempercepat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertanyaannya sejauh mana konsistensi kebijakan dan kedisiplinan implementasi mampu dijaga ketika tekanan iklim semakin intens?
Aliansi antara Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkuat kendali berbasis data dan intervensi dini.
Penandatanganan Nota Kesepahaman di kantor BMKG, Jakarta, Rabu, 22 April, oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan mencegah api sebelum muncul, bukan berpacu memadamkannya setelah meluas.
Acara nota kesepahaman itu disaksikan oleh Wamenhut Rohmat Marzuki serta jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemenhut dan BMKG.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ditempatkan sebagai instrumen kunci. Intervensi atmosfer tersebut telah dijalankan di Riau dan Kalimantan Barat sebagaimekanisme penjagaan cadangan air tanah terutama di ekosistem gambut yang sensitif.
Pemerintah menetapkan ambang batas muka air tanah sebagai indikator aksi cepat, memperlihatkan pergeseran pendekatan dari reaktif ke berbasis indikator ilmiah.
Raja Juli Antoni melihat pengalaman panjang Indonesia sejak kebakaran besar 2015 sebagai fondasi penting.
Penurunan luas karhutla dalam beberapa tahun terakhir disebut bukan kebetulan, melainkan hasil akumulasi kebijakan, teknologi, dan koordinasi lintas sektor.
Ia menekankan bahwa presisi data memainkan peran besar dalam mengarahkan intervensi yang tepat sasaran.
Sementara itu, Teuku Faisal Fathani menyoroti pentingnya integrasi informasi iklim. Prediksi musim kemarau yang lebih panjang tahun ini memperbesar risiko, sehingga ketepatan membaca pola cuaca menjadi faktor penentu.
BMKG memperluas jaringan sensor meteorologi dan alat operasional di kawasan hutan guna memperkuat akurasi pemantauan.
Langkah ini menunjukkan perubahan cara pandang negara terhadap bencana ekologis dari pendekatan pemadaman menuju pengelolaan risiko berbasis sains.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat juga diperkuat, dalam pengendalian karhutla dan tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja.
Lebih dari kesiapsiagaan menghadapi El Niño, hal ini menjadi strategi upaya membangun sistem yang mampu merespons krisis lingkungan secara lebih terukur.
“Secara kolektif, bangsa kita adalah bangsa pembelajar. Data karhutla terus menurun. Namun, tahun ini tantangannya lebih besar karena adanya ancaman El Nino. Intervensi kita, seperti ketepatan data dan OMC, akan sangat menentukan,” ujarnya.
