JAKARTA, fornews.co – Pemerintah mengklarifikasi kabar yang beredar mengenai adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menegaskan kabar tersebut tidak benar.
“Kita pasti menghargai, pasti pemerintah memberikan penghargaan semua jerih payah apa yang sudah dilakukan tenaga kesehatan dan Insyaallah apa yang sudah diberikan tahun 2020 hampir 9 triliun untuk pembayaran insentif ini baik untuk yang ada di pusat maupun di daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg Oscar Primadi dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/2/2021).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, berlakunya Undang-undang APBN 2021 besaran insentif untuk tenaga kesehatan dan santunan kematian tenaga kesehatan perlu ditetapkan kembali. Sesuai dengan mekanisme keuangan negara di mana implementasinya harus ditetapkan dan Kemenkeu meyakinkan bahwa saat ini belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif tenaga kesehatan.
“Kami tegaskan bahwa di 2021 ini bahwa insentif untuk tenaga kesehatan diberikan tetap sama dengan tahun 2020. Kemudian kita, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi untuk mendetailkan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 secara keseluruhan,” katanya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan, penyaluran untuk insentif tenaga kesehatan hampir 100% itu sudah disalurkan ke kas daerah. Kalau dari nilai totalnya ada sekitar Rp4,17 triliun dan realisasi yang dilakukan pemerintah daerah ada yang dibayarkan kepada tenaga kesehatan itu sudah sekitar 72%.
“Jadi ada sekitar 3 triliun yang sudah dibayarkan, dan sisanya itu masih ada di anggaran kas daerah,” ucapnya.
Dengan perkembangan Covid-19 yang sangat dinamis dan kebijakan dokumen anggaran akan terus dikaji dan disesuaikan untuk bisa menjawab penanganan-penanganan pandemi Covid-19 ini secara solid dan komprehensif. Termasuk mulai dari menerapkan 3M dan 3T, penanganan pasien, dan penyediaan infrastruktur, termasuk perlindungan kepada masyarakat dan dukungan kepada tenaga kesehatan.
Askolani melanjutkan, komitmen ini ditunjukkan dalam anggaran kesehatan tahun 2021, pada awalnya anggaran kesehatan dialokasikan sebanyak Rp169 triliun, namun dari awal tahun pemerintah sudah mengantisipasi melihat perkembangan Covid-19 yang masih sangat dinamis ini diperlukan dukungan tambahan anggaran yang cukup besar.
“Awal tahun 2021 ini pemerintah menambah kebutuhan anggaran yang signifikan dari awalnya Rp169 triliun, kemungkinan akan mencapai Rp254 triliun,” tutur askolani.
Dalam anggaran tersebut sudah termasuk di dalamnya insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, biaya vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, perawatan pasien, obat-obatan, biaya isolasi, biaya testing, tracing, and treatment, dan pengadaan alat kesehatan. (ije)
