KAYUAGUNG, fornews.co – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus berupaya untuk menekan jumlah blank spot (titik tidak terjangkau sinyal). Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan komunikasi dengan mudah bahkan hingga ke wilayah pelosok dan pesisir.
Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 saat ini sinyal telekomunikasi sangat diperlukan khususnya bagi para siswa ataupun mahasiswa yang melakukan proses pembelajaran via daring.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexsander Bustomi mengungkapkan, pada tahun 2020 lalu sebanyak 19 desa titik blank spot khususnya di wilayah pesisir Kabupaten OKI sudah dibangun tower telekomunikasi. “Dari 2020 kita dorong agar provider mau membangunkan tower dititik-titik blank spot terutama diwilayah pesisir OKI. Kita bergerilya datangi mereka sejak Maret 2020″ ungkap Alex, Jum’at (05/02).
Hasilnya, kata Alex menurut data penerbitan IMB sebanyak 19 titik Tower dibangu provider dintahu. 2020 diantaranya di Desa Sungai Somor, Kuala Sungai Jeruju, Kuala Sungai Pasir, Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan serta beberapa titik lain diwilayah daratan seperti kecamatan Pangkalanlampam, Jejawi, Pampangan, Mesuji Raya dan Sirah Pulau Padang.
“Ada beberapa titik sudah berdiri towernya dan telah bisa digunakan seperti di Sungai Somor, Talang Rimba, Kuala Sungai Pasir, Kuala Sungai Jeruju, lainnya terkendala operasional karena provider harus menempatkan alat pemancar sehingga sinyal GSM/4G baru bisa didapatkan, hal ini merupakan keputusan mutlak dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berorientasi pada hitung-hitungan bisnis, dan pemda tidak berkewenangan untuk mengintervensi namun tetap pemda usulkan,” terang dia.
Selain itu tambah Alex, pihaknya juga gencar mengusulkan penuntasan titik tanpa sinyal melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bhakti) Kementrian Komunikasi dan Informatika. Sebuah badan yang konsen mengentaskan keterbatasan komunikasi bagi daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Fasilitasi Infrastuktur Internet Desa Mandiri
Selain upaya inisiatif tersebut, Alex menjelaskan, ada suatu instrumen yang dapat diterapkan oleh para Kepala Desa untuk mengatasi kesulitan internet di Desa salah satunya merujuk pada penyediaan internet desa yang teknologi nya berbeda dengan sinyal seluler, namun bisa mengatasi fungsi komunikasi internet.
“Permendes PDTT NO. 13 tahun 2020 pasal 6 ayat 2.a beserta lampirannya menjadi dasar hukum bagi desa untuk menyelenggarakan internet desa secara mandiri. Diskominfo OKI siap memfasilitasi penyelenggaraan internet desa dengan berbagai provider/ ISP yang ada,” jelasnya.
Pihak Diskominfo OKI juga telah berkomunikasi dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk membuka akses internet di wilayah blank spot lewat program Desa Internet Mandiri. Program ini menyasar desa-desa di luar daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). “Kami sudah buka komunikasi dengan APJII mereka yang paham betul dengan teknologinya. Tahun ini kita akan uji coba di OKI,” tambah Alex.
Teknologi yang digunakan APJII, menurut Alex disiapkan untuk menyediakan jaringan internet melalui satelit lantaran sulit untuk memasang kabel serat optik. “Kalau kita lihat sekarang setiap desa punya dana desa dan dapat APBD. Nah, ini bisa dialokasikan ke BUMDes untuk membangun infrastruktur internet di desa-desa,” ujar dia.
Menurut Alex, menyediakan infrastruktur seperti program Desa Internet Mandiri adalah tahap awal untuk memperluas transformasi digital hingga desa. “Memang jalannya panjang, kita lakukan secara bertahap mengingat kondisi geografis wilayah kita,” tutupnya. (ril)
