SEKAYU, fornews.co – Pemkab Musi Banyuasin dan perusahaan yang beroperasi di Muba mencapai kesepakatan untuk memberi perlindungan kepada seluruh tenaga kerjanya.
Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya MoU antara Pemkab Muba dengan Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Ketenagakerjaan, di Gedung Dharma Wanita Sekayu, Jumat (18/12). Selain itu kegiatan ini diikuti pula dengan penandatanganan Komitmen Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Ketenagakerjaan Tentang Kabupaten Sadar Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Pengukuhan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
“Jadi, Pemkab Muba bersama 24 perusahaan di wilayah Muba dan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama dengan perusahaan di wilayah Kabupaten Muba untuk bersinergi dalam mendukung percepatan pelaksanaan program dan kebijakan Pemkab Muba menuju Muba Maju Berjaya 2022 serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya Kabupaten Muba,” ujar Bupati Muba Dodi Reza Alex.
Menurut Dodi, kerja sama ini juga dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
“Hari ini dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 24 perusahaan (secara simbolis) dari sektor perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, kelistrikan, perdagangan dan perbankan. Dari sekian banyak perusahaan yang ada dalam wilayah kabupaten Muba, tentunya diharapkan semua isi dari kesepakatan bersama hari ini akan berlaku sama juga bagi perusahaan lainnya di Kabupaten Muba,” tegasnya.
Lanjutnya ada beberapa bidang yang menjadi titik fokus kerja sama dengan swasta ini di antaranya adalah melaksanakan kerja sama perekrutan dengan seluruh perusahaan BUMN, BUMD dan swasta dalam wilayah Muba dengan prioritas tenaga kerja lokal.
“Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi secara luas dan masif bagi pencari kerja dan kewirausahaan (UMKM). Melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan atau buruh. Termasuk kerja sama dalam bidang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal penyandang disabilitas,” katanya.
Selanjutnya kerja sama untuk memperluas kepersertaan tenaga kerja terhadap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan khususnya bagi kelompok penerima upah. Lalu kerja sama dalam program beasiswa, baik beasiswa penuh (full scholarship) maupun beasiswa sebagian (partial scholarship) kerja sama ini juga dalam rangka menciptakan sumber daya manusia unggul di Kabupaten Muba, dan sebagai solusi atas minimnya tenaga kerja lokal yang belum terserap di perusahaan-perusahaan dalam wilayah Kabupaten Muba.
“Begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan komitmen bersama memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara meluas dan masif kepada tenaga kerja baik yang menerima upah/sektor formal maupun non penerima upah/informal di wilayah Muba,” tutur Dodi.
“Ada 4 jaminan yang diberikan yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2021 mendatang,” imbuhnya.
Komitmen bersama ini menjadikan Kabupaten Muba sebagai role model dan inisiator yang pertama di Indonesia sebagai kabupaten sadar dan peduli program jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap masyarakat pekerja sektor formal dan informal.
Tidak hanya itu, Dodi melanjutkan Pemkab Muba juga secara resmi melaunching Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dengan mengacu Keputusan Bupati Muba Nomor: 624/KPTS-NAKERTRANS/2020 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
“Jadi, Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan ini punya tugas di antaranya merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas, memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemda, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi,” terangnya.
“Kemudian, menyediakan pendampingan tenaga kerja penyandang disabilitas, menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas, dan mengkoordinasikan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan,” tambahnya.
Dodi menyampaikan, ini menjadi momentum penting dan membangun semangat bersama dengan slogan membangun SDM unggul Muba yang akan menjadi fondasi setiap pengembangan SDM di Muba.
“Ke depan Pemkab Muba akan mendorong pembangunan pusat pelatihan yang terintegrasi dan bersertifikasi nasional dan internasional serta akan merevitalisasi Balai Latihan Kerja, sehingga seluruh pelatihan yang ada akan sesuai dengan kebutuhan pasar industri baik yang ada di Muba maupun di luar Muba,” kata Dodi.
“Saya berharap kesepakatan bersama dan komitmen bersama yang baru saja ditandatangani ini dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen oleh seluruh pihak sehingga seluruh kerja sama yang telah disepakati dapat berjalan pada tahun anggaran 2021 nanti,” tukasnya.
Direktur BPJS Ketenagakerjaan Palembang, Zain Setyadi mengaku takjub dan apresiasi atas upaya Pemkab Muba di bawah kepemimpinan Bupati Muba Dodi Reza dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang merangkul semua pihak perusahan di wilayah Muba untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Muba.
“Ini inisiasi yang sangat luar biasa, perhatian kepala daerah terhadap para pekerja di wilayahnya benar-benar terealisasi di Muba ini,” ucapnya.
Dengan inisiasi tersebut, lanjut Zain, jaminan keselamatan kerja para pekerja di Muba menjadi terjamin.
“Prinsipnya, BPJS Ketenagakerjaan akan siap secara maksimal bersinergi dengan Pemkab Muba lewat kerja sama ini,” tukasnya.
Presiden Direktur PT Hindoli, Muhammad Anton Bagus Asmara mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan Pemkab Muba dalam hal upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja di wilayah Muba khususnya di PT Hindoli.
“Ini akan lebih meningkatkan sinergi lagi ke depannya terkhusus dalam kaitan peningkatan kesejahteraan dan jaminan kerja pekerja PT Hindoli,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muba, Mursalin menyebutkan, adapun kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tersebut mencakup ruang lingkup di antaranya penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal dengan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal, penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal penyandang disabilitas.
“Lalu, penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan penyelenggaraan kerja sama dalam bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja,” tuturnya.
Mursalin menambahkan, adapun 24 perusahaan yang melakukan penandatanganan kesepakatan yakni di antaranya 16 perusahaan perkebunan, 2 perusahaan pertambangan, 2 perusahaan kelistrikan, 2 perusahaan industri pengolahan, 1 perusahaan sektor perdagangan, dan 1 perusahaan perbankan yaitu PT Hindoli, PT Rimba Hutani Mas, PT Tripupa Jaya, PT Bumi Persada Permai, PT Pinago Utama, PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera, PT Musi Banyuasin Indah, PT Guthrie Pecconina Indonesia, PT Berkat Sawit Sejati, PT Pinang Witmas Sejati, PT Banyu Kahuripan Indonesia, PT Hamita Utama Karsa, PT Sawitri Agro Lestari, PT Berkat Sawit Sukamaju, PT Wana Potensi Guna, PT Bastian Olah Sawit, PT Bara Mutiara Prima, PT Tempirai Energy Resources, PT DSSP Power Sumsel, PT PLN Persero UP 3 Palembang, PT Indonesia Fiberboard Indonesia, PT Kirana Musi Persada, PT Indomarco Prismatama, dan PT Bank Sumsel Babel. (ije)
