PALEMBANG, fornews.co – Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru COVID-19 di Kabupaten Muba, mendapat apresiasi Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Makmur Marbun sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muba yang sudah sangat cepat menindaklanjuti aturan kebijakan dari pusat.
“Disini kami lihat, Pemkab Muba sangat serius dan sangat komitmen terhadap keselamatan dan kemajuan masyarakat di tengah menghadapi tantangan kebiasaan baru. Kami apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada yang menindaklanjuti kebijakan dari pusat. Dan memang Kabupaten Musi Banyuasin selalu menjadi pionir untuk daerah lain sejak kepemimpinan Dodi Reza Alex Noerdin,” ujarnya dalam Rakor Sikronisasi Pelaksanaan Tugas Pembentukan dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah pada sesi ke II secara virtual yang diikuti Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Yudi Herzandi dari Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatra Selatan, Senin (7/12).
Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba yang juga Kabag Hukum Setda Muba Yudi Herzandi didampingi Kasubag Peraturan Perundang-undangan Arif Lukman dan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Romasari Purba melaporkan, terkait tidak lanjut Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 440/2742/BAK tertanggal 21 September 2020 tentang Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mana pada poin ke 4 bahwa terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian yang telah ditetapkan agar dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.
“Terkait surat tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD bersama-sama menyusun dan membentuk Raperda tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Coronavirus disease 2019 (COVID -19) di Kabupaten Musi Banyuasin yang mana telah disampaikan ke Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumatra Selatan untuk difasilitasi,” terang Yudi. (ije)
