JAKARTA, fornews.co — Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), negara memperluas tanggung jawab hingga platform game, wilayah yang selama ini sering luput dari pengawasan seketat media sosial.
Komitmen itu mulai terlihat konkret ketika platform global Roblox menyatakan kepatuhan. Setelah melalui pembahasan intensif, perusahaan tersebut menyesuaikan sistemnya dengan ketentuan Indonesia, sebuah preseden penting yang menunjukkan bahwa regulasi nasional dapat membentuk praktik global.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa implementasi aturan ini terus diperbarui, menyesuaikan kompleksitas teknologi dan perilaku pengguna.
Pada fase awal, delapan platform menjadi sasaran, dengan Roblox sebagai salah satu yang paling cepat merespons.
“Roblox menjadi salah satu platform yang telah menyampaikan komitmen kepatuhan setelah melalui pembahasan intensif, mengingat karakteristiknya sebagai platform game yang memiliki perbedaan dengan media sosial,” jelasnya dalam Konferensi Pers Update Kepatuhan Roblox terhadap PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat pada Kamis, 30 April.
Data memperlihatkan urgensi kebijakan ini dari sekira 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, hampir separuhnya adalah anak di bawah 16 tahun.
Perubahan paling mendasar hadir pada mekanisme verifikasi usia. Pengguna yang tidak memverifikasi identitasnya kehilangan akses ke fitur komunikasi seperti chat. Kebijakan ini memotong potensi interaksi berisiko.
Selain itu, akses terhadap konten permainan kini disusun berdasarkan kelompok usia. Anak di bawah 13 tahun, remaja 13–15 tahun, dan pengguna di atas 16 tahun menghadapi batasan berbeda.
Pendekatan tersebut menggeser logika platform dari “akses bebas” menuju kurasi berbasis perlindungan.
Tak kalah penting, fitur pengaturan waktu bermain memberi ruang bagi orang tua untuk hadir lebih aktif.
Mereka dapat menentukan kapan dan berapa lama anak bermain, mengembalikan kontrol yang selama ini cenderung hilang dalam dunia digital.
Dari sisi perusahaan, kebijakan ini diakui sebagai salah satu standar paling ketat yang pernah diterapkan.
Roblox bahkan secara otomatis mengklasifikasikan pengguna tanpa verifikasi sebagai akun anak, lengkap dengan pembatasan komunikasi dan kontrol orang tua yang langsung aktif tanpa konfigurasi tambahan.
“Bagi pengguna yang tidak melakukan verifikasi maka fitur komunikasi seperti chat akan otomatis dinonaktifkan. Ini penting untuk mencegah interaksi dengan pihak yang tidak dikenal,” tegas Meutya.
Langkah Indonesia memperlihatkan bahwa regulasi tidak harus tertinggal dari teknologi sekaligus bisa menjadi alat untuk menegosiasikan ulang nilai bahwa inovasi tetap berjalan, tetapi keselamatan anak menjadi fondasi yang tak bisa ditawar.
Nicky Jackson Colaco, Vice President Global Public Policy Roblox, menempatkan PP TUNAS sebagai titik penting yang mengubah cara platform memandang perlindungan anak.
Ia menekankan bahwa kebijakan di Indonesia mendorong perusahaan untuk tidak lagi mengandalkan pendekatan umum, tetapi membangun sistem yang lebih spesifik dan terukur.
Menurutnya, fitur yang diterapkan di Indonesia dirancang dengan standar yang lebih tinggi dibanding banyak negara lain, karena mengikuti kebutuhan regulasi yang rinci.
Salah satu perubahan paling terasa adalah penerapan verifikasi usia yang berdampak langsung pada akses pengguna. Akun yang belum terverifikasi otomatis diposisikan sebagai akun anak, dengan pembatasan komunikasi yang aktif sejak awal.
Ia juga menyoroti peran orang tua yang diperkuat melalui sistem baru ini. Tanpa proses pengaturan tambahan, orang tua dapat langsung mengendalikan dan memantau aktivitas anak, sehingga pengawasan menjadi lebih sederhana dan efektif.
Nicky menilai pendekatan Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang jelas dalam isu keselamatan anak di ruang digital.
Ia menyebut kolaborasi dengan pemerintah sebagai langkah penting dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman, sekaligus menegaskan komitmen Roblox untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan.
“Kami berterima kasih atas kepemimpinan Menkomdigi dan dedikasi tim Komdigi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memimpin dalam keselamatan anak di ruang digital, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya ini,” ungkp Nicky.
Ruang digital bukan wilayah tanpa aturan, dan pengalaman bermain anak bukan komoditas yang bisa dibiarkan tanpa perlindungan.
