PALEMBANG, fornews.co – Terpilihnya Idham Arsyad kembali menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Periode 2019-2024, dinilai bisa membawa asa baru dan lebih maju terhadap upaya pembelaan petani dan nelayan di Indonesia yang lebih maksimal.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gebang Tani Sumsel, Anwar Sadat. Menurutnya, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan petani dan nelayan diharapkan bisa semakin meningkat.
“Selamat mengemban amanah bang Idham Arsyad, kami di Sumsel siap menjalankan semua arahan dan upaya DPN untuk membela kepentingan petani dan nelayan,” katanya.
Selama ini, jelas Sadat, di bawah kepemimpinan Idham Arsyad, DPN Gerbang Tani, telah banyak mengupayakan pembelaan kepentingan petani dan nelayan di Indonesia, seperti kebijakan reforma agraria, pendampingan nelayan terdampak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Sebagai pengurus ditingkat wilayah, kami juga bisa bergerak bersama, karena persoalan petani dan nelayan ini ada di semua wilayah. Jadi, ini satu langkah konsisten yang dilaksanakan DPN Gerbang Tani,” jelasnya.
Anwar Sadat menerangkan, sangat berharap ke depan dapat lebih optimal dalam mengawal advokasi konflik-konflik agraria yang ada di daerah untuk bisa didampingi dan diselesaikan di pusat.
“Ya mengingat selama ini untuk persoalan agraria kebijakannya ada di Kementerian terkait di tingkat nasional,” terangnya.
Terharap kebijakan Tanah Objek Reforma agrarian (TORA), Sadat mengungkapkan, juga harus didorong berjalan maksimal. Tentu dengan sejumlah prasyarat, misalnya dijadikan kawasan pangan, hortikultura atau perkebunan milik masyarakat, bukan koorporasi besar.
“Jadi lahan yang seharusnya prioritas untuk masyarakat, benar-benar bisa membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lahan, bukan untuk kepentingan alih fungsi untuk perusahaan besar,” ungkapnya.
Apalagi, sambung Sadat, saat ini masih banyak lahan budidaya dan pemukiman di Sumsel, bahkan di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Padahal masyarakatnya sudah puluhan bahkan ratusan tahun mendiami kawasan itu.
“Masih banyak persoalan mendasar yang perlu dibenahi, dari hulu di satuan terkecil pemukiman nelayan, hingga ke ranah kebijakan yang belum berpihak pada nelayan kecil dan tradisional,” tandasnya. (irs)
