PALEMBANG, fornews.co – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan Pemerintah kota Palembang (Pemkot) terus menuai penolakan. Kali ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kota Palembang yang menyuarakannya dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Palembang, Rabu (12/06) siang.
Para mahasiswa yang menginginkan bertemu langsung dengan Wali Kota Palembang Harnojoyo harus menelan kekecewaan karena orang nomor satu di Palembang itu tak bisa ditemui. Mereka hanya diterima Kabag PBB Setda Kota Palembang Hairul Anwar.
“Pemerintah mengambil kebijakan kemudian setelah heboh baru melakukan kajian dan tidak ada komunikasi dengan masyarakat. Tolong pertemukan kami dengan pak wali (kota), ini rumah rakyat, kenapa kami tidak boleh masuk,” ujar perwakilan massa HMI, Eko.
Kabag PBB Setda Kota Palembang Hairul Anwar menjelaskan, untuk masuk ke kantor dan bertemu dengan wali kota, ada prosedur yang harus dipenuhi. Jika ingin membahas soal penyesuaian PBB, sebenarnya hal itu sudah diatur dalam keputusan yang dikeluarkan.
“Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan juga ada beberapa kebijakan, seperti dalam Perwali Nomor 18 bahwa nilai PBB di bawah Rp300 ribu dinilhkan pembayarannya. Jika merasa keberatan bisa ajukan keberatan yang ada mekanisme dengan mengajukan data real,” kata Hairul.
Tak puas dengan penjelasan Hairul, massa tetap mendesak bertemu dan meminta penjelasan langsung dari wali kota mengenai keputusan yang diambil. Akan tetapi karena wali kota tidak berada di kantor, maka upaya bertemu pun gagal.
“Kalian terlambat datang, wali kota tadi ada di kantor tapi sekarang sudah pergi,” terang Plt Kabag Protokol Setda Kota Palembang Jufriansyah.
Meski kali ini tak bisa bertemu langsung dengan wali kota, namun HMI tidak akan berhenti mempertanyakan dan mendesak wali kota untuk mempertimbangkan ulang kenaikan PBB yang membuat warga Palembang terkejut.
“Kami akan membuka Posko Pengaduan di HMI dan akan kami jadikan data untuk kembali melakukan dialog dengan Wali Kota Palembang,” tukas Eko. (irs)
Tuntutan HMI cabang Kota Palembang
- Menuntut Pemerintah Kota Palembang melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- Meminta transparansi penggunaan anggaran daerah dalam proses pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Meminta kepada Pemerintah Kota Palembang untuk tidak menaikkan PBB secara sporadis, harus disesuaikan dengan pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Menuntut Dispenda melakukan penetapan NJOP tanah/meter persegi berdasarkan metode perbandingan data pasar (market data approach) secara massal dengan sangat bijak.
