JAKARTA, fornews.co – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) didukung Internews dan USAID Media, menggelar workshop perdana Trusted News Indicator bertajuk New Media dan Politics secara daring, Jumat (31/3/2023).
Workshop ini untuk mensosialisasikan indikator kepercayaan publik terhadap media yang menjadi anggota AMSI, serta melihat pandangan ‘masyarakat’ politik terkait pedoman media terpercaya.
Menurut Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, karena fungsi dan kedudukannya maka media harus dapat dipercaya publik sehingga apa yang disiarkan layak untuk didengar dan dijadikan rujukan masyarakat luas.
“Dalam Undang Undang Pers, media sebagai wakil publik makanya dilindungi UU Pers. Tentu ada harga yang harus kita bayar sebagai publisher yaitu disiplin verifikasi, cek fakta agar produknya terpercaya, trusted. Kita harus menunjukan bahwa media kita bukan abal-abal, tidak clickbait, isinya bukan disinformasi maupun misinformasi,” ujar dia saat membuka workshop.
Sejalan dengan AMSI, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono mengatakan, tantangan berat namun punya peluang besar yang dihadapi media dari sudut komunikasi politik khususnya saat menghadapi pemilu mendatang.
“Tantangannya nyata saat ini menghadapi pemilu, tantangan dan (sekaligus) peluang bagi media. Bisa jadi juga sebagai ujian trusted news bagi media khususnya anggota AMSI. Semoga media-media AMSI bisa menjawab tantangan kedepannya,” kata dia.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), August Mellaz yang menjadi pembicara, mengapresiasi dan apa yang sudah dilakukan AMSI dalam menentukan standar Indikator Trusted News.
“KPU RI sangat mengapresiasi dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut soal trust Indicator bidang politik ini. KPU memiliki beberapa catatan dalam konteks memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai jadwalnya, tentunya terkait dengan peran media dalam pemegang arus informasi,” ungkap dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, kepercayaan publik pada media menjadi hal yang sangat penting.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi penurunan kepercayaan publik pada media hingga angka 50 persen. Tingkat kepercayaan publiknya bahkan kalah dibanding LSM. Untuk itu, diharapkan media AMSI dapat mengatasi polarisasi new media dan bias politik, khususnya di momentum tahun politik.
“Yang dapat dipelajari dari kepercayaan media di Amerika Serikat adalah pentingnya mengatasi polarisasi seperti hoaks dan bias politik khususnya agenda setting dari media dan politisi atau elit partai,” jelas dia.
Indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di sejumlah kota.
Melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.
“Kami di AMSI, telah merangkumnya menjadi sebelas poin. Mulai dari pesan ketaatan terhadap kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber, mengutamakan isu kepentingan umum, pemberitaan yang ramah anak dan perempuan, korban kekerasan hingga soal larangan glorifikasi terorisme, ujaran kebencian, serta kewajiban menjaga keamanan digital seperti perlindungan data pribadi pembaca,” terang direktur eksekutif AMSI Adi Prasetya.
Sebelas elemen Trusted News Indicator yang disusun AMSI diharapkan menjadi titik temu antara kepentingan publik atau pembaca, pengelola dan pemilik media, serta pengiklan, karena terjaminnya brand safety. Ini ikhtiar AMSI untuk menjaga kesinambungan ekosistem digital.
Workshop Trusted News Indicator sesi pertama ini dihadiri oleh 106 peserta dari seluruh AMSI wilayah di Indonesia. Dua workshop lainnya akan diselenggarakan pada minggu kedua dan keempat bulan April 2023 mengangkat kepercayaan publik dari perspektif perempuan dan pelaku ekonomi.(aha)
