PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan instansi pelayanan publik di setiap kabupaten kota Provinsi Sumsel untuk mulai memperbaiki pelayanan. Salah satunya dengan menghadirkan SDM atau tenaga pelayanan yang berjiwa hospitality dan berkinerja baik dalam melayani masyarakat.
“Untuk kantor pelayanan Dukcapil misalnya, carilah petugas frontliner yang ramah dan punya gestur melayani. Tidak harus cantik, tapi baik dalam melayani. Cantik tapi bengis tentu masyarakat tidak senang mendapat pelayanan,” kata Deru dalam pembukaan workshop Kepatuhan Komponen Standar Pelayanan Publik diselenggarakan Ombudsman RI perwakilan Sumsel di Novotel, Kamis (29/4).
Begitu juga pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS), Deru meminta dilakukan perbaikan pelayanan dimulai dari sopir mobil ambulans yang menjemput pasien sampai pelayanan keperawatan. Dengan begitu, bisa menambah kepercayaan masyarakat atas pelayanan kesehatan dan pasien bisa merasa lebih baik.
“Jadi, semua harus linier dari sistem, pembuat kebijakan, sampai pelaksana. Jika tidak, tidak akan tercapai pelayanan publik yang baik,” tegasnya. Selain itu, ia juga memastikan, petugas pelayanan publik harus jauh dari tindakan pungutan liar (pungli). Menurutnya, pungli tidak akan terjadi jika kesempatannya tidak ada dan mental petugas terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta kepada Ombudsman RI perwakilan Sumsel untuk memaklumi beberapa pelayanan dan perizinan di Pemerintah karena formatnya sudah ditentukan dan sesuai aturan yang berlaku. Apalagi sejak pandemi, diakui Deru, banyak layanan yang diubah online atau daring. Hal ini bukan tidak ada masalah, sebab ada beberapa perizinan yang dibuat sentralisasi ke pusat sesuai UU 3/2020.
“Hal ini saya harap bisa menjadi catatan Ombudsman terkait penyederhanaan pembuat kebijakan. Misalnya ilegal mining yang akhirnya diacuhkan pemerintah daerah karena izinnya di pusat. Padahal, dampak lingkungannya dirasakan daerah sendiri,” jelas dia. (yas)
