PALEMBANG, fornews.co – Utang Pemprov Sumsel terhadap Kabupaten/Kota saat ini cukup tinggi, mendekati Rp1,3 triliun. Untuk itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengimbau semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro Setda di lingkungan Pemprov Sumsel melakukan efisiensi dalam pengajuan anggaran.
“Sumsel sekarang ini di bawah kepemimpinan HDMY ada tantangan yang berat. Situasi keuangan Provinsi Sumsel dengan utang Provinsi hampir Rp1,3 trilun terhadap kabupaten/kota. HDMY sebagai gubernur dan wakil gubernur punya tugas menuntaskan ini pada 2019. Bukan mencari kambing hitam, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan utang pada kabupaten/kota ini dulu,” kata Mawardi Yahya pada Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Asisten Adminsitrasi dan Umum, di Ruang Rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, Selasa (16/10).
Menurut mantan Bupati Ogan Ilir itu, kondisi keuangan yang demikian tentu membuat HDMY mesti ekstra bijaksana, mengingat mereka juga dituntut segera menjalankan visi-misi dan program yang menjadi komitmen mereka sejak 27 Juni lalu.
“Selama 10 tahun kepemimpinan gubernur sebelumnya, tentu visi-misinya juga berbeda. Jadi kurang pas kalau visi-misi HDMY ini tidak disampaikan secara langsung. Sedangkan masyarakat Sumsel sudah menunggu realisasi visi-misi ini. Dan inilah yang diinginkan masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakan Mawardi, selama beberapa hari terakhir dirinya memang sengaja berkonsentrasi dengan rapat ini karena ingin agar visi-misi benar-benar sampai ke seluruh OPD dan Biro. Karena itu dia merasa kutang puas jika tidak bertemu langsung dalam rapat tersebut.
Rapat itu sendiri dihadiri 15 OPD dan 3 biro di bawah koordinasi Asisten III. Diantaranya BKD, Inspektorat, Kominfo, Perpustakaan, Pol PP, Dukcapil, Badan Arsip, Biro Umum dan Perlengkapan dan beberapa OPD dan biro lainnya. Selain membahas program kerja, rapat ini juga membicarakan progres masing-masing program di OPD dan Biro.
“Dalam anggaran 2019 HDMY dituntut bagaimana menjalankan visi misi programnya. Di lain pihak kita juga dituntut efisiensi untuk bisa menyelesaikan hutang pada kabupaten/kota. Karena melalui visi inilah kami dipilih masyarakat, jadi efisiensinya yang wajar, karena program harus tetap jalan,” tegasnya.
Selain memaparkan soal kondisi keuangan terakhir Pemprov Sumsel, dalam rapat tersebut, Mawardi juga memberikan masukan dan perbaikan ke sejumlah OPD. Misalnya Dukcapil yang diminta tak segan untuk jemput bola ke masyarakat langsung. Sedangkan untuk Badan Arsip, Wagub Mawardi juga berharap pengarsipan lebih detil lagi dikerjakan khususnya untuk momen-momen bersejarah seperti SEA Games 2011, Islamic Solidarity Games (ISG) 2014, AUG 2014 dan Asian Games 2018.
“Kalau ini tidak diarsipkan dari sekarang, nanti 10 sampai 20 tahun lagi yang rugi, ya anak cucu kita. Mereka tidak tahu sejarahnya,” ucap Mawardi.
Tak hanya menyinggung soal kinerja Badan Arsip dan Dukcapil, Mawardi juga memberikan masukan pada Inspektorat untuk melakukan fungsinya semaksimal mungkin. Hal ini menurutnya sangat penting untuk kebaikan seluruh OPD serta gubernur dan wakil gubernur.
“Kita fungsikan inspektorat untuk mengawasi. Kalau masih bisa dibenahi akan kita benahi, kita ingatkan. Ini untuk kebaikan semua termasuk gubernur dan wagub dalam melakukan tugasnya,” jelas Mawardi.
Hal ini kata Mawardi menjadi salah satu perhatian HDMY. Karena usai dilantik di Istana Negara awal Oktober lalu, pihaknya langsung diajak beradaptasi dengan Mendagri dan KPK. “Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti,” ujarnya.
Demikian halnya pada Sekretariat DPRD (Sekwan), Mawardi berharap dapat menjadi perpanjangan tangan antara eksekutif di legislatif.
“Harapan kami, Sekwan bisa menjembatani arah kemauan dan kebijakan DPRD dan eksekutif yakni gubernur dan wagub,” tandasnya.(bas)
