PALEMBANG, fornews.co – Ratusan perempuan progresif perwakilan 11 organisasi hadir dalam peringatan Hari Perempuan Internasional di Kambang Iwak Palembang dan Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (09/03).
Acara dibuka dengan aksi simpatik berupa penulisan isu dan harapan perempuan di atas kipas kain. Berbagai harapan pun dituliskan seperti “KDRT No, Wanita Sehat Negara Kuat; Lindungi dan sayangi perempuan; Hak asasi perempuan dan hak asasi manusia tolak aturan diskriminatif; dan beberapa pesan lainnya. Selanjutnya acara diisi dengan bincang-bincang “Kedaulatan Perempuan dan Aturan yang Diskriminatif” dan panggung ekspresi seni.
Tiga pemantik diskusi yang dihadirkan, Hj Maphilinda SO (Rumah Ibu), Yeni Roslaini Izi (WCC Palembang), dan Nila Ertina (AJI Palembang).
Dalam bincang-bincang itu diungkap kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Bahkan ada pula tindakan kekerasan yang dilakukan aparat.
“Sebab Pemerintah tidak tanggap persoalan kekerasan perempuan. Dari RUU Ketahanan Keluarga misalnya. Karena itu kami menolak RUU itu. Perempuan hanya menjadi bola,” ujar Direktur Eksekutif Women Crisis Center (WCC) Palembang, Yeni Roslaini Izi.
Sementara itu, Nila Ertina yang mewakili AJI Palembang banyak bercerita tentang isu-isu yang dihadapi jurnalis perempuan. Nila juga menyampaikan perspektifnya tentang media massa saat ini yang belum sepenuhnya sadar gender.
“Memang saat ini masih ada media yang belum berpikir perspektif gender dalam pemberitaan. Ini akan menjadi tugas AJI kedepan,” katanya.
Di akhir acara juga dibacakan pernyataan sikap bersama dari Gerakan Organisasi Masyarakat Sipil Sumatra Selatan Melawan Kekerasan dan Melawan Semua Aturan Diskriminatif. Gerakan ini terdiri dari 11 organisasi yang tergabung di antaranya Women Crisis Centre (WCC) Palembang, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumsel, Solidaritas Perempuan (SP) Palembang, Rumah Ibu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK) Sumsel, Biro Psikologi Lentera Jiwa, Biro Psikologi Potensia, Walhi Sumsel.
Pembacaan pernyataan sikap bersama dipandu oleh Ketua AJI Palembang Prawira Maulana. Isu besar pernyataan sikap itu adalah “Perempuan berdaulat atas dirinya, tolak semua aturan diskriminatif.”
Ada tiga poin yang disampaikan kepada Pemerintah. Pertama, menjalankan kewajiban untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi sesuai aturan undang-undang. Kedua, menghapuskan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di semua tingkatan. Ketiga, melibatkan masyarakat sipil khususnya gerakan perempuan di dalam pembahasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. (ije)
