SUKABUMI, fornews.co – Delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) secara serentak menggelar bimbingan Teknis (bimtek) penjamah makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Bimtek untuk meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat di Ballroom Horizon Hotel, Sukabumi, pada tanggal 7–8 Maret 2026 itu, juga dihadiri Staf Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Itsnaini Fadilla Sifa, SPd, MSc dan Kepala Tata Usaha (KTU) KPPG Bogor, Yanti Likur, S.STP, MSi, serta diikuti sekitar 500 peserta pada tiap harinya.
Delapan wilayah KPPG tersebut, yakni, KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember.
Untuk diketahui, peserta bimtek ini dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari Kepala SPPG, Mitra/Yayasan pengelola, Pengawas Gizi, Asisten Lapangan (Aslap), serta Juru Masak.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menyampaikan, bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama.
“Pelaksanaan bimbingan teknis ini sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” ujar dia dalam sambutannya secara hybrid, Minggu (8/3/2026).
Program MBG saat ini, kata Sony, telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, yang ditunjukkan dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia.
“Sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga,” kata dia.
Pihak BGN, ungkap Sony, mendorong agar bimtek seperti ini ke depan dapat diikuti oleh seluruh unsur yang terlibat dalam proses pengolahan makanan di dapur SPPG.
“Artinya, ada perwakilan dari setiap tahapan kerja mulai dari penerimaan bahan, penyiapan bahan, proses memasak, pemorsian, pendistribusian, hingga pencucian peralatan (ompreng), sehingga seluruh proses penjamahan makanan dapat memenuhi standar higienitas dan sanitasi yang laik,” ungkap dia.
Pada pembukaan di KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, S.Sos, MM menjelaskan, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
“Karena, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG,” jelas dia.
“Selain itu, percepatan penerbitan SLHS ini menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG, dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi,” imbuh dia.
“Melalui bimbingan teknis ini, para penjamah makanan dan pengelola SPPG memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar keamanan pangan, termasuk prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan dan penerbitan SLHS,” harapnya.
Terkait bimtek ini, sejumlah Kepala KPPG daerah, seperti Surabaya, Bogor, Sleman, dan Jakarta, menekankan bahwa percepatan penerbitan SLHS merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat Program MBG.
Karena, sertifikat tersebut tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik operasional sehari-hari melalui penerapan standar higiene dan sanitasi yang konsisten di dapur SPPG.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr Nurjaeni, SSi, MSR mengingatkan, kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun mekanisme pendampingan dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.
“Melalui koordinasi lintas pihak, diharapkan proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada tahap pelatihan semata, tetapi dapat berlanjut hingga terbitnya sertifikat serta penerapan standar higiene sanitasi secara konsisten di lapangan,” terang dia.
“Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola operasional dapur SPPG, meningkatkan kualitas pengolahan makanan, serta memastikan bahwa Program MBG benar-benar menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas,” tandas dia. (kaf)
