JAKARTA, fornews.co — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas pemerintah sebagai strategi besar memperbaiki kualitas gizi generasi muda.
Namun, perjalanan program ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan publik tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga dengan bagaimana informasi tentangnya dipahami masyarakat.
Isu mengenai menu makanan, dugaan keracunan, hingga video penolakan program sempat beredar luas di media sosial.
Sebagian informasi kemudian diketahui tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.
Situasi ini menunjukkan bahwa program berskala nasional selalu berada di tengah tarik-menarik antara fakta, persepsi publik, dan arus informasi digital.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta yang diikuti lebih dari 1.400 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Sabtu, 7 Maret.
Menurut Nanik, beberapa peristiwa yang ramai dibicarakan di media sosial berkembang dengan narasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.
Salah satu contoh adalah menu MBG yang sempat viral karena disebut hanya berisi mi instan dan satu buah pisang.
Setelah dilakukan konfirmasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah penerima manfaat, diketahui bahwa menu tersebut juga dilengkapi lauk ayam.
Contoh lain adalah video yang menarasikan penolakan program MBG di sekolah bernama MTs 4 dan MAN 8 di Cilincing, Jakarta Utara.
Penelusuran kemudian menunjukkan bahwa sekolah dengan nama tersebut tidak ditemukan di wilayah tersebut.
Beberapa isu lain juga sempat mencuat, mulai dari dugaan adanya benda asing dalam makanan hingga laporan keracunan massal di sejumlah daerah.
Dalam salah satu kasus di Purworejo, peristiwa yang awalnya dikaitkan dengan MBG ternyata berkaitan dengan konsumsi makanan dari acara hajatan masyarakat.
Meski demikian, berbagai polemik tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan program makanan dalam skala besar memerlukan sistem pengawasan yang kuat.
Penyediaan ribuan porsi makanan setiap hari membawa konsekuensi besar terhadap standar kebersihan, pengolahan bahan pangan, serta distribusi.
Nanik menyebut terkadang persoalannya bukan pada makanannya, tetapi pada sistem tata kelola yang harus terus diperbaiki.
Ia menekankan pentingnya disiplin dalam proses pengolahan makanan di dapur SPPG. Pengawasan tidak berhenti pada bahan dan proses memasak, tetapi juga menyentuh aspek sanitasi peralatan makan yang digunakan dalam distribusi MBG.
Dalam forum tersebut, Nanik bahkan menanyakan langsung kepada peserta mengenai penggunaan water heater dalam proses pencucian ompreng, yakni wadah makan yang dipakai untuk membagikan makanan kepada siswa, sebagai bagian dari standar kebersihan.
“Ini sudah masaknya pakai ini ono ini, ya kan, sudah pakai alat modern tapi masih ada keracunan, ya kan? Sebetulnya bukan keracunan, kalau menurut saya adalah lebih pada sistem tata Kelola,” ujarnya.
Diskusi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran atau jumlah makanan yang dibagikan.
Sistem pengelolaan yang rapi, standar keamanan pangan, dan komunikasi publik yang transparan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Melalui workshop tersebut, BGN mendorong para SPPI yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas keuangan, dan pengawas gizi untuk tidak hanya menjalankan operasional program di lapangan, tetapi juga mampu menjelaskan fakta secara terbuka ketika muncul informasi yang menyesatkan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, kebijakan publik seperti MBG membutuhkan dua hal sekaligus, yaitu tata kelola yang kuat dan komunikasi yang jujur.
Tanpa keduanya, program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi bangsa berisiko tersandera oleh kesalahpahaman yang terus berulang.
