JAKARTA, fornews.co — Perbincangan di media sosial kembali menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah beredar klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghentikan program tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini menyebar cepat dan memicu berbagai reaksi publik.
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) pada Ahad, 8 Maret, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan penghentian program MBG setelah Lebaran.
Komdigi menyebut isu ini bermula dari unggahan akun Facebook “Putii Sgh” pada 27 Februari 2026 yang menampilkan foto lama disertai narasi bahwa program MBG akan dihentikan setelah Idul Fitri.
Hingga awal Maret, unggahan tersebut telah memperoleh sekitar 1.500 tanda suka, lebih dari 2.000 komentar, dan puluhan kali dibagikan ulang.
Besarnya interaksi tersebut memperlihatkan bagaimana satu klaim yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat membentuk persepsi publik tentang kebijakan pemerintah.
Penelusuran fakta yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melalui platform TurnBackHoax menunjukkan bahwa klaim penghentian MBG tidak memiliki dasar. Pencarian dengan kata kunci terkait justru mengarah pada berbagai laporan media yang memberikan klarifikasi.
Beberapa media nasional, termasuk Kompas.com dan tvOneNews, melaporkan bahwa pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) telah membantah isu tersebut. Pemerintah bahkan merencanakan perluasan program setelah Idul Fitri.
Dalam rencana pengembangan program, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan ditingkatkan hingga sekitar 25.000 unit di berbagai daerah.
Penambahan itu bertujuan memperluas jangkauan distribusi makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Komdigi menilai peredaran informasi yang tidak akurat tentang kebijakan publik dapat mengganggu pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.
Karena itu, kementerian mendorong masyarakat untuk memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.
“Informasi terkait kebijakan nasional perlu dipastikan berasal dari sumber resmi atau media yang kredibel agar masyarakat tidak terpengaruh oleh kabar yang tidak benar,” demikian keterangan Komdigi.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial seperti MBG tidak hanya berkaitan dengan implementasi di lapangan.
Komunikasi publik yang terbuka dan literasi digital masyarakat memiliki peran besar dalam membangun kepercayaan terhadap kebijakan negara.
Di tengah upaya memperbaiki kualitas gizi generasi muda, stabilitas informasi menjadi faktor penting. Ketika fakta dapat diakses dengan jelas dan cepat, ruang diskusi publik dapat berkembang lebih sehat dan program pembangunan memiliki fondasi dukungan yang lebih kuat.
