JAKARTA, fornews.co – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan agar jajarannya lebih fokus dalam menangani dan mengendalikan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mengerahkan tenaga, energi dan kekuatan untuk mengendalikan penyebaran dan penanganan dari dampak wabah ini.
Pasalnya, menurut Jokowi, negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil cepat mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini disampaikannya agar target penanggulangan COVID-19 yang pada bulan Juli harus berada pada posisi ringan bisa tercapai.
“Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan, dengan cara apa pun,” tegas Presiden saat memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (06/05).
Dilanjutkannya, untuk mencapai target besar tersebut tidak bisa hanya dilakukan Gugus Tugas, tapi juga harus melibatkan seluruh elemen bangsa, seluruh jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan sektor swasta.
“Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan PSBB dan semua rencana yang sudah kita siapkan, kita akan bisa mengatasi COVID-19 secepat-cepatnya,” katanya menambahkan.
Selanjutnya, dia menegaskan bahwa dalam penanganan COVID-19 ini semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip good governance, memegang teguh transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tujuan pemerintah saat ini hanya satu yaitu keselamatan seluruh rakyat, baik keselamatan di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi.
“Dalam mencapai tujuan itu, pemerintah harus bergerak dengan cepat. Karena memang situasinya bersifat extra ordinary yang memang memerlukan kecepatan dan ketepatan. Tetapi dalam menjalankan tugas ini, pemerintah, juga kita semuanya harus juga siap untuk diawasi, siap untuk dikontrol, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara, seperti DPR, BPK, tapi juga oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (rif)
