JAKARTA, fornews.co — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperpanjang waktu pelaksanaan Penyetaraan Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut hingga 25 April 2026.
Kebijakan ini memberi ruang tambahan bagi guru menyelesaikan pembelajaran mandiri sebelum memasuki tahap asesmen, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan kompetensi inklusif belum bisa ditunda.
Sekretaris Ditjen GTKPG, Temu Ismail, dalam laporannya, menyatakan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk memastikan kesiapan nyata di ruang kelas.
“Kemendikdasmen berharap semakin banyak guru dapat terfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan inklusif,” terangnya.
Upaya ini, kata Ismail, diharapkan dapat berdampak langsung pada kualitas layanan pembelajaran yang lebih adaptif, ramah dan berpihak pada kebutuhan setiap peserta didik.
Di banyak sekolah, akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus masih bergantung pada inisiatif individu guru.
Keterbatasan tenaga dengan keahlian spesifik membuat pendekatan pembelajaran sering belum sepenuhnya adaptif.
Situasi ini mendorong pemerintah mempercepat skema peningkatan kapasitas melalui jalur penyetaraan pelatihan.
Program yang digerakkan oleh Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru ini menargetkan guru yang sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis Guru Pembimbing Khusus.
Mereka diberi akses untuk naik ke tingkat mahir melalui mekanisme yang lebih fleksibel, tanpa mengulang proses dari awal.
Ismail menekankan bahwa peningkatan kompetensi tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif, tetapi harus terlihat dalam praktik pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa.
Data kementerian menunjukkan 2.663 guru telah memenuhi syarat awal. Melalui skema penyetaraan, terdapat potensi tambahan 5.129 peserta.
Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga terlatih masih besar atas meningkatnya minat guru untuk memperdalam pendekatan inklusif.
Perpanjangan waktu pelatihan dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga kualitas proses belajar.
Guru diberikan kesempatan menuntaskan materi secara mandiri sebelum menjalani asesmen pada akhir April.
Pendekatan ini diharapkan mendorong pemahaman yang lebih mendalam, bukan sebatas penyelesaian program.
Pelatihan dirancang berlapis, dimulai dari sosialisasi, pendaftaran melalui sistem SIMPKB, pembelajaran mandiri berbasis materi pengayaan, hingga evaluasi kompetensi.
Peserta diwajibkan dari guru ASN dengan kualifikasi minimal D-4 atau S-1, serta memiliki komitmen mengikuti seluruh tahapan.
Kementerian juga menyiapkan penguatan kelembagaan melalui unit pelaksana teknis seperti BBGTK, BGTK, dan KGTK di tingkat provinsi.
Peran unit ini penting untuk memastikan pelatihan tidak terpusat, tetapi menjangkau kebutuhan daerah secara lebih merata.
Pelatihan ini sebagai upaya mendorong perubahan cara pandang terhadap pendidikan inklusif.
Fokusnya tidak lagi pada keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah, tetapi pada kesiapan sistem pendidikan dalam memenuhi hak belajar mereka secara utuh.
