JAKARTA-Selain mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Polri saat ini juga mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan tokoh-tokoh politik yang ditenggarai menunggangi aksi demonstrasi yang berujung terjadinya kerusuhan, di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, (04/11) lalu.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya masih mempelajari apakah kasus tersebut nanti bisa dalam kategori pasal makar. “Kalau masuk dalam pasal makar ya kita akan proses hukum,” kata Tito kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 637 perwira dari Mabes Polri, para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolri) dan Komandan Peleton Polri, di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (08/11).
Tito menjelaskan, seperti juga kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat ini proses penyelidikan terhadap kemungkinan adanya tokoh politik yang menunggangi aksi demonstrasi 4 November itu sedang dijalakan. Nanti dari penyelidikan, lanjut Kapolri, akan diakhiri dengan gelar perkara apakah ada tindak pidana atau tidak.
“Kalau ada pidana maka dinaikkan menjadi penyidikan dan ditetapkan tersangkanya untuk berkasnya diajukan. Kalau ternyata nanti dalam gelar perkara ini tidak ditemukan tindak pidana, maka penyelidikannya dihentikan,” tegas Tito.
Terkait tokoh-tokoh politik yang ikut terjun langsung dalam aksi demonstrasi, Kapolri menegaskan, seandainya ikut turun hanya untuk demo tidak masalah. “Itu hak ya, hak sebagai warga negara dalam kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan berekspresi itu kalau mengucapkan kata-kata yang eksplisit itu berbau makar, maka tidak boleh,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi, setelah kemarin menghadiri apel prajurit TNI, pagi tadi juga memberikan pengarahan kepada 637 perwira dari Mabes Polri, para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolri) dan Komandan Peleton Polri, di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
Presiden mengingatkan, negara Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa lokal, 516 kabupaten dan kota. Ia juga menyebutkan, sebagai suatu institusi, Polri ini juga institusi yang besar sekali, dengan 430.000 anggota. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas.
“Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi, terhadap kelompok-kelompok kecil, organisasi-organisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun,” tegasnya seraya menambahkan, hanya dengan penegakan hukum yang tegas itulah negara ini akan kuat .
Menurut Jokowi, tantangan tersebut kini terletak di tangan semua jajaran Polri. “Negara harus kuat, marwah institusi Polri dijaga, marwah negara juga harus jaga. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas dan tegas harus dilakukan,” tukasnya. (ekaf)
