PALEMBANG, fornews.co – Memperingati Hari Sedunia bagi Hewan Gelandangan (World Stray Animals Day), Kamis (04/04), puluhan massa dari aktivis Palembang Peduli Hewan (PPH) menggelar aksi moral di sejumlah titik strategis di Kota Palembang.
Salah satunya di Jalan Sudirman KM 3 Palembang atau di sekitar gerbang SMA Negeri 3 Palembang dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
Aksi yang dinamai Kampanye Senyap oleh aktivis PPH, ini sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap hewan terlantar maupun tak bertuan yang ada di Palembang. Melalui kegiatan ini, para aktivis berharap bisa mengedukasi masyarakat maupun pemerintah agar lebih peduli atau ikut menjaga hewan peliharaan tak bertuan, seperti kucing.
Koordinator Kampanye Senyap, Rohani mengatakan, ia dan beberapa temannya yang berjumlah sekitar 29 orang telah berupaya secara pribadi melakukan perawatan terhadap hewan-hewan yang telantar dengan biaya sendiri.
“Mereka (hewan) berhak untuk hidup. Saya pribadi sudah satu tahun belakangan merawat 2 kucing. Bahkan anggota kami, di rumah masing-masing merawat hewan dengan jumlah 2 sampai 5 ekor. Untuk itu kepada masyarakat agar lebih peduli dan mau menjadi keluarga bagi para hewan gelandangan ini,” ungkapnya.
Sementara pendiri PPH, Syarief, yang ikut berkampanye mengatakan, sangat kesulitan untuk mendata hewan – hewan gelandangan yang ada di Kota Palembang. Hal ini menurutnya, disebabkan selain karena jumlah anggota mereka yang terbatas, pihak pemerintah baik kota maupun provinsi juga seperti menganggap masalah ini tidak penting.
“Mengurus masalah hewan ini masih ada di bawah pihak Kementrian Pertanian. Pemerintah tidak punya data tentang jumlah hewan gelandangan karena dianggap tidak penting, kalau ini penting pasti punya data. Kami sudah mencoba melakukan sebelum Asian Games, tapi karena Palembang luas jadi susah untuk dituntaskan,” katanya.
Sejauh ini, imbuhnya, yang mengurus hewan gelandangan ini adalah rekan sesama pecinta hewan dari Palembang Marga Satwa dengan menggunakan dana pribadi.
Dikatakan, ada sekitar 200 hewan gelandangan yang kini berada di tempat penampungan. Mereka menghabiskan dana sekitar Rp30 juta selama 1 bulan untuk perawatannya.
“Pemerintah juga tidak punya tempat penampungan sementara bagi para hewan, karena tidak ada dana yang dialokasikan. Ada tempat di Talang Jambe tapi kosong, tidak difungsikan,” ujarnya.
Ke depan ia berharap kepada pemerintah, tidak hanya peduli pada kemajuan infrastruktur, tetapi juga melakukan sanksi kepada oknum yang dengan sengaja menelantarkan hewan, serta benar-benar serius dalam menyediakan fasilitas dan biaya operasional bagi hewan gelandangan dan terlantar.
“Pada masa Hindu dan Budha 14 abad silam, penguasa Sriwijaya pernah ada membuat penampungan untuk hewan, sekarang pemerintah tidak ada untuk itu. Kalaupun ada itu hanya ada untuk pembasmian, pembunuhan terhadap hewan terlantar atau gelandangan, harusnya ada payung hukum berupa sanksi untuk mereka yang menelantarkan dan pajak untuk hewan mahal,” tandasnya.(irs)
