PALEMBANG, fornews.co – Kepala daerah dan Ketua DPRD se-Sumatra Selatan telah menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sumatra Selatan, di Griya Agung, Palembang, Rabu (4/4). Komitmen ini sebagai dukungan kepada KPK dalam melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Sumatra Selatan, dan Pimpinan KPK.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, untuk mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif, kepala daerah harus didukung oleh perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kunci utama keberhasilan pencegahan dan pembenahan tata kelola di pemerintahan daerah adalah komitmen bersama seluruh stakeholder. Bukan hanya kepala daerah, namun didukung oleh perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Alex.
Menurut Alex, beberapa fokus area pembenahan tata kelola pemerintahan tersebut adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mendorong pemerintah daerah untuk membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement, pembenahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Hari ini kita lakukan apa yang memang sangat diperlukan daerah-daerah, bagaimana kita bersama memetakan permasalahan dan apa tindakan aksi dan targetnya. Apa yang kita lakukan sekarang ini juga sudah bagus, rencana aksi dan targetnya, tinggal bagaimana pelaksanaannya saja,” imbuh Alex.
Rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tanggal 1 Februari 2018. Saat itu, Pemerintah Provinsi Sumsel dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel telah mempresentasikan berbagai permasalahan yang dihadapi, kebijakan, program dan aksi pencegahan korupsi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan di KPK. (bas)
