PALEMBANG, fornews.co — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi untuk Indonesia Cerdas mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Selatan, Senin (13/05) sekitar Pukul 10.00 WIB.
Mereka menagih program Sekolah Gratis yang pernah dijanjikan Deru semasa kampanye.
Koordinasi Aksi Aliansi untuk Indonesia Cerdas, Ade Indra Chaniago dalam orasinya menyampaikan, janji Sekolah Gratis tersebut bertentangan dengan wacana dari pemerintah provinsi yang baru-baru ini beredar bahwa, 29 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri boleh melakukan pungutan biaya per bulan atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada siswa.
“Pada saat pencalonan sebagai calon Gubernur Sumsel 2018-2023, (Herman Deru) menyampaikan akan menghidupkan sekolah gratis, artinya sekolah benar-benar gratis tidak di pungut apa pun,” ungkapnya.
Sejumlah permasalahan lain turut dilontarkan. Seperti menolak kebijakan sekolah berbayar dan sistem pengelolaan komite tidak menjadi beban biaya bagi orang tua dan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) benar-benar dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
“Tolak segala macam bentuk pungutan bertopeng komite dengan alasan apa pun, tolak kebijakan sekolah berbayar, maksimalisasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dan lakukan transparansi pengelolaan dana BOS,” tegasnya.
Para pendemo langsung ditanggapi Gubernur Herman Deru. Di hadapan massa, Deru justru mengucapkan terima kasih masyarakat telah mengingatkan tentang sekolah gratis.
Deru menjelaskan, sekolah gratis tersebut mempunyai rujukan dan aturan. Adanya pemungutan komite pada tahun 2017-2018 disebabkan adanya keterlambatan pembayaran dari pemerintah kepada sekolah selama 9 bulan, dan pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Sumsel.
” 2017-2018 terjadi keterlambatan pembayaran kurang lebih sembilan bulan, mungkin pikiran komite pada saat itu dari pada mati hari ini, mereka musyawarah untuk memperpanjang proses pendidikan akhirnya disepakati mungut-mungut,” ungkap Deru.
“Ketika saya dilantik 1 Oktober, saya harus membayar lebih kurang Rp96 miliar karena selama 3 triwulan tidak dibayar. Jadi guru dan komite mencari celah bagaimana cara membayar, dengan menggunakan APBD waktu itu dibayar dulu karena kasihan dengan guru sampai ada yang menggadaikan rumah dan tanah,” imbuhnya.
Terkait program sekolah gratis, secara detil Deru menerangkan dari tahun 2009 setiap siswa mendapat bantuan dari Provinsi karena pada saat itu ada dana BOS dan bantuan dari APBD kabupaten/kota. Setiap siswa dinilai Rp58 ribu atau Rp700 ribu per siswa selama setahun subsidinya. Dahulu disebut hibah karena sekolah masih dikelola APBD kabupaten/kota
“Cuma sekarang angka Rp58 ribu itu untuk 10 tahun yang lalu. Angka nominalnya sama tapi beda harga jika dibandingkan dengan sekarang,” ungkapnya.
“(Maka) saya ajak beberapa segmen, kalau memang mau gratis, ya gratis sekalian. Maka timbul wacana ada kluster 437 sekolah ini inginnya gratis semua, cuma ada kelemahan kalau yang sekolah punya AC gratis juga bagaimana dengan sekolah yang ada di Muratara, Pali, Bayung Lincir, inilah saya ingin adil itu ada dimana-mana, bukan cuma di sekolah tertentu,” paparnya.
Selanjutnya, tentang adanya wacana pemungutan biaya, Deru meluruskan bahwa itu adalah wacana Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Widodo dan ini tidak secara langsung diajukan kepada gubernur.
Karena menurutnya, untuk membuat sebuah aturan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan harus bersama-sama dibicarakan dengan dewan pendidikan.
“Saya saja mau marah kalau ini diajukan, tapi saya juga tidak bisa menyalahkan, karena wacana tersebut diucapkan waktu di tempat umum di Hari Pendidikan karena ada pertanyaan. Terima kasih atas masukannya, saya ingin sekolah tidak hanya gratis, tapi juga berkualitas dan ada keadilan,” tandasnya.(irs)
