PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru diberi kartu merah oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sriwijaya (Unsri), karena dinilai lamban menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel.
Tak hanya menghadiahi kartu merah, BEM Unsri juga mengajukan lima tuntutan kepada Pemprov Sumsel terkait penanganan karhutla dan dampak asap yang dirasakan masyarakat.
Ketua BEM Unsri, Muhamad Gebri Valensyah menyatakan, mahasiswa menuntut upaya memperkuat pencegahan dan perlindungan serta melakukan audit terhadap wilayah gambut yang rawan terbakar.
Kemudian, mendorong transparansi anggaran bantuan presiden (Banpres) dan seluruh anggaran yang berkaitan dengan penanganan karhutla. Berikutnya, meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak asap serta memastikan kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi.
“Kami mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam karhutla. Lalu, meminta ada pemantauan dan penanggulangan jangka panjang untuk memastikan pemulihan lahan berjalan baik, termasuk menjaga kondisi lahan gambut dan mencegah kebakaran berulang,” ujar dia.
Terhadap pemberian kartu merah untuk Gubernur Sumsel tersebut, kata Gebri, bahwa hal itu merupakan bentuk peringatan kepada Pemprov Sumsel agar lebih serius menangani persoalan karhutla.
“Ini sebagai peringatan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Sumatera Selatan sudah tidak kuat lagi menahan udara yang tidak sehat,” ujar Gebri.
Gebri menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga harus melakukan pemulihan terhadap lahan gambut yang terbakar agar tidak kembali menjadi sumber kebakaran.
Karena, sambung dia, lahan gambut ini tidak hanya selesai dengan sebatas dipadamkan. Ketika dipadamkan, masih ada gambut-gambut yang kering dan masih bisa memicu kebakaran.
“Pemerintah perlu memastikan lahan gambut tetap basah, sehingga risiko terjadinya kebakaran berulang dapat ditekan. Kami juga minta pemerintah segera menangani dampak asap yang dirasakan masyarakat, ungkap dia.
“Kami pun meminta agar ada transparansi penggunaan Banpres dan anggaran lain yang dialokasikan untuk penanganan karhutla. Transparansi ini agar penanggulangan tidak hanya menunggu waktu, tetapi bisa dipercepat. Ini bukan untuk pemerintah atau kami, tetapi untuk masyarakat Sumatera Selatan yang kami sayangi,” jelas dia.
Sementara usai menemui mahasiswa, Gubernur Sumsel, Herman Deru menuturkan, untuk melakukan penanganan karhutla di wilayah Sumsel, sudah mendapat bantuan dari Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp100 miliar. Bantuan itu diperuntukan dibagi-bagi ke beberapa kabupaten/kota di Sumsel.
“Pembagiannya Rp30 miliar untuk Pemprov Sumsel, Rp20 miliar untuk Kabupaten OKI, Banyuasin sebesar Rp15 miliar, yang peruntukannya ada juknis dari Mendagri atas rekomendasi dari Menhut,” tutur dia.
“Bahwa peruntukan anggaran tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar penanganan karhutla. Ini adalah bentuk tanggungjawab bukan karena dikritik,” tandas dia. (aha)
