PALEMBANG, fornews.co-Selama turun ke daerah pemilihan (dapil) Sumsel 1, Calon Legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 8, Nur Kholis, SH,MA menilai, permasalahan masyarakat daerah dan petani secara garis besar tidak banyak yang berubah.
Namun, ada beberapa persoalan yang sudah dicermatinya untuk tetap menjadi agenda utama, jika diberi amanah untuk duduk di senayan. Mulai dari permasalahan petani karet dan plasma, lahan, serta akses kesehatan masyarakat.
“Sebenarnya lebih kepada me-refresh, (masalah) ya tidak terlalu berubah banyak. Misalnya bagi petani terkait soal bagaimana terhadap produksinya, bagaimana bertahan dan meningkat tiap tahun. Kemudian, secara umum adalah akses kesehatan. Seperti di Palembang yang menjadi sangat penting, bagaimana pemerintah bisa lebih mempermudah pengurusan administrasi agar akses kesehatan ke rumah sakit lebih cepat,” ujarnya, Kamis (04/04).
Komisioner Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2017 itu menerangkan, terhadap partisipasi soal bagaimana kemampuan pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi yang mengakomodir keinginan warga secara general, itu mensyaratkan bahwa pemerintah harus menjadi fasilitator masyarakat. Sehingga komunikasi yang dimiliki warga bukan menjadi hambatan untuk melihat kebutuhan mereka yang riil.
“Ini masih ada masalah komunikasi dan cara menempatkan mereka sebagai subjek pembangunan. Kemudian, seperti di Banyuasin itu soal infrastruktur, misalnya jalan, bukan hanya jalan provinsi tapi juga jalan antar kabupaten dan jalan pedesaan. Itu juga terkait dengan hak-hak sosial ekonomi budaya dan politik,” terangnya.
Persoalan berikutnya, jelas Nur Kholis, jaminan hak budaya. Ini lebih kepada negara harus bisa menjamin ekspresi kebudayaan yang berkembang, dan tumbuh dimasyarakat, atau pemerintah dapat memfasilitasi budaya yang mulai rapuh dan hilang. Misalnya seni Dulmuluk dan Wayang Palembang, dan sebagainya.
“Itu perlu intervensi pemerintah lebih jauh, karena mereka terdesak hal atau kultur yang baru. Juga diperlukan jaminan atau perlindungan dari negara atau pemerintah menganggarkan dana lebih untuk mendorong SDM yang tertarik dengan mengembangkan diri termasuk fasilitas. Dulu Palembang punya rumah seni sekarang ada sedikit persoalan,” jelasnya.
Oleh karna itu, pria yang karib disapa Cak Lis itu menuturkan, fungsi DPR sangat strategis bersama-sama kepala daerah untuk melihat kembali pembangunan prioritas terhadap masyarakat. Sehingga, jika diamanahkan duduk di DPR RI maka dia akan mendorong anggaran itu lebih tepat guna untuk kebutuhan dasar masyarakat sumsel pada umumnya, khususnya dapil Sumsel 1.
“Apalagi kalau melihat visi dan misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, yakni maju bersama rakyat, sudah selaras dengan PKB yang ingin menciptakan masyarakat adil makmur sejahtera lahir dan batin,” tuturnya.
Terlepas dari hal itu, Cak Lis mengatakan, model Pemilu serentak 2019 yang di gelar kali pertama di tanah air, mengharuskan para caleg bekerja lebih keras. Karena Pemilu ini yang lebih menonjol Pilpres, sedangkan Pemilu Legislatif tidak begitu mendapat perhatian.
“Jadi kita ya harus bekerja lebih keras lagi. Karena jarang sekali kita temukan kampanye luar biasa terkait dengan visi dan misi dari caleg. Kalau Pilpres kan terbantu ada debat terbuka, kalau legislatif tidak terbantu seperti ada debat sehingga terlihat visi misi,” tandasnya.(tul)
