JAKARTA, fornews.co – Bencana alam di Indonesia, khususnya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi sorotan serius pemerintah pusat. Untuk mengantisipasinya, pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah gubernur, Panglima Kodam, Kapolda, Kepala BMKG dan unsur terkait.
Rakor bertajuk, Antisipasi dan Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi dan Dampak Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019, itu digelar di ruang rapat Nakula, Gd. A Lt. VI Kemenko Polhukam Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta, Rabu (23/01).
Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan, rakor ini bertujuan untuk mengingatkan kembali dan mencari formasi baru dalam meminimalisir terjadinya bencana alam, khususnya Karhutla.
Dikatakan Wiranto, berkaca pada bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2017, pada tahun 2018 titik api jauh lebih banyak. Namun upaya yang dilakukan sebagai antisipasi telah berjalan dengan baik. Dengan menyiapkan personel dan peralatan pemadaman, serta memberikan sosialisasi secara terpadu pada masyarakat.
Wiranto pun memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan para kepala daerah dalam menekan terjadinya bencana alam di Indonesia. Mengingat dampak yang timbul akibat bencana alam beberapa waktu lalu memberikan dampak kerugian yang sangat besar.
“Sedangkan untuk antisipasi penanganan karhutla tahun 2019, dilakukan penguatan pengendalian karhutla melalui patroli secara rutin dan terpadu, sosialisasi dan pelatihan pemadaman serta penanggulangan kebakaran,” kata Wiranto.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya memberikan gambaran kondisi hotspot 22 Januari 2019 telah terjadi kenaikan jumlah hotspot di sejumlah wilayah Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2015, masih terjadi penurunan secara signifikan. Dan jiga tidak ada terjadi gangguan asap lintas batas yang menggangu negara tetangga.
“Terima kasih pada para gubernur yang telah mampu menekan terjadinya karhutla. Ini membuktikan telah adanya koordinasi dengan baik sesuai dengan instruksi dari pak presiden,” kata Siti Nurbaya.
Pada tahun 2019, kata Siti Nurbaya, ada sejumlah upaya penguatan yang perlu dilakukan pengendalian karhutla, mengingat diprediksi iklim cuaca tahun 2019 akan lebih kering. Di samping itu, sejumlah agenda besar juga akan dilakukan di Indonesia, di antaranya pileg dan pilpres.
“Karena itu saya meminta para kepala daerah untuk siaga dan mengaktifkan kembali patroli petugas di lapangan, sembari melakukan sosialisasi,” tukasnya.
Para Gubernur dan Pangdam yang hadir, di kesempatan ini secara bergantian menyampaikan laporan terkini tentang kondisi lahan di daerahnya masing-masing. Seperti Wakil Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya.
Dikatakannya, untuk wilayah Sumsel, pada tahun 2018 lalu dinilai berhasil dalam menekan terjadinya karhutla. Terlebih saat itu Sumsel menjadi tuan rumah Asian Games.
“Hanya saja pada tahun 2019 ini perlu ditambah penguatan peralatan pemadaman, seperti helikopter. Ini penting untuk ditambah anggarannya,” kata Mawardi Yahya.
Sementara itu Pangdam II Sriwijaya Mayjen Irwan berharap pada Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto selaku pimpinan rakor, untuk mencarikan solusi terbaik di lima provinsi di bawah kendali Kodam II Sriwijaya yang masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani.
“Kita telah berupaya memberikan pemahaman pada petani dalam membuka lahan jangan membakar. Di samping itu juga diterapkan sistem skatkanal, namun upaya ini masih butuh solusi yang lebih baik lagi ke depannya,” ungkapnya.(bas)
