JAKARTA, fornews.co-Pemerintah mengutamakan kesejahteraan, antropologis dan evaluatif, untuk menangani persoalan yang terjadi di Papua.
Nah, khusus untuk menyelesaikan permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, pendekatan yang paling utama dilakukan pemerintah adalah pendekatan kesejahteraan.
Menurut Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan berbagai pembangunan.
“Problem Papua hari ini adalah soal kesejateraan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat yang terendah,” kata dia, Selasa (14/7).
Atas dasar itulah, ungkap Jaleswari, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat, seperti pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, BBM satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
Selama ini, sambung dia, masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM dengan wilayah Jawa, Sumatera dan lainnya. Mereka harus membayar BBM sangat mahal dengan harga yang berlipat-lipat, berbeda dengan di Jawa dan sebagainya.
“Saya harus katakan, BBM satu harga bukan sekadar menaikan atau menurunkan harga, tapi menyiratkan bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud,” tungkap dia.
Intinya, terang Jaleswari, Presiden Jokowi mengamanatkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum, harus secara simultan dan paralel mendapatkan perhatian yang kontinyu.
“Kita tahu, orang melihat masalah di Papua hanya mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) soal kekerasan, tapi bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat Papua itu masih minim dan terus ditingkatkan,” terang dia.
Jaleswari menjelaskan, bahwa pencapaian Papua sudah mulai kelihatan hasilnya. Angka IPM dalam lima tahun terakhir sejak 2015 di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan.
“Pada 2015, IPM Papua hanya 57,25. Kemudian pada 2019 naik menjadi 60,84. Lalu, IPM Papua Barat pada 2015 berada pada angka 61,73, lalu naik menjadi 64,7 pada 2019. Selanjutnya, pendekatan antropologis dilakukan dengan cara semua pembangunan di Papua harus melibatkan orang lokal,” tandas dia. (aha)
