PALEMBANG, fornews.co – Guna menjamin keamanan siswa dan guru di masa pandemi, Komisi V DPRD Sumsel memberi syarat untuk sekolah yang ingin menerapkan pelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru, Juni mendatang, dengan minimal guru sudah divaksinasi Covid-19 di atas 50 persen.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, apabila vaksinasi guru sudah di atas 50 persen, artinya pemerintah serius untuk menerapkan pelajaran tatap muka. Paling tidak satu bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai, guru yang sudah divaksinasi di atas 50 persen.
“Karena kalau satu bulan sebelum pelajaran tatap muka berlangsung masih di bawah 50 persen, kemungkinan untuk mencapai itu (vaksinasi), sulit dilakukan,” ujarnya usai pertemuan dengan Dinkes Sumsel di Ruang Rapat Komisi V DPRD Sumsel, Rabu (14/4). Dalam pertemuan tersebut, menurutnya, Dinkes Sumsel belum menyiapkan data guru dan murid SMA sederajat yang sudah divaksin. Alasannya, Dinkes Sumsel belum memiliki data riil terkait hal itu.
“Datanya akan disusulkan, karena ketika rapat mereka belum siap untuk data riil berapa persen guru yang sudah divaksin. Kalau nanti ternyata jumlah guru yang sudah divaksin masih di bawah 50 persen, maka kami merekomendasikan untuk sekolah tatap muka tidak dibuka dulu,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Syaiful menambahkan, meski kewenangan Komisi V di tingkat SMA sederajat, namun ia berharap, untuk vaksinasi guru dilakukan sama, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. “Sekali lagi kita tegaskan, kalau gurunya belum steril, kita harapkan jangan berani-berani dulu untuk melakukan tatap muka,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengumumkan kebijakan pembelajaran tatap muka di institusi pendidikan dan sekolah bisa dilaksanakan secara terbatas pada Juli 2021 mendatang. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sekolah tatap muka perlu dibuat model uji coba dulu dengan disiplin penerapan protokol kesehatan. Jika berjalan bagus, baru dikembangkan ke sekolah lain.
“Perlu bertahap. Kalau ternyata justru menjadi klaster penularan, maka stop, perlu dievaluasi masalahnya dimana. Disarankan, guru dan tenaga pendidikan senior yang rentan didahulukan vaksinasinya saat ini,” ujarnya dalam kesempatan wawancara di Palembang, akhir Maret lalu. (yas)
