PALEMBANG, fornews.co-Kegiatan tahapan Pilkada Gubernur Sumsel 2018 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, dinilai sudah keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai penyelenggara.
“KPU sudah ngawur, banyak kegiatan tak penting dilakukan. Contoh saja, jalan santai bagi-bagi hadiah, terus acara pengundian nomor urut calonkada kemarin malah pake hotel, untuk apa itu? Itu kan salah, padahal bisa pake kantor. Ini sudah keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai penyelenggara,” ujar Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Elianuddin HB, saat dihubungi wartawan via ponsel, Rabu (14/2).
Elianuddin mengungkapkan, bahwa anggaran KPU Sumsel sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa, yang memiliki jumlah penduduk dan mata pilih yang lebih banyak. Seperti Banten, dengan jumlah penduduk 10 juta jiwa dan mata pilih sekitar 8 juta penduduk, hanya dianggarkan sekitar Rp270 miliar.
“Sedangkan Sumsel dengan 5,4 juta penduduk, anggaran Pilgub mencapai Rp350 miliar. Lihat dari perbandingan ini saja sudah sangat besar. Kami juga sudah sampaikan ke KPU Pusat, dan mereka juga heran dengan anggaran KPU Sumsel yang terkesan berlebihan. Harusnya BPKAD cek dulu apa saja peruntukkannya, jangan langsung tanda tangan,” jelasnya.
Terkait anggaran tersebut, politisi Partai NasDem itu menyatakan, Komisi I juga tidak pernah terlibat dalam rapat penentuan anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Sumsel. “Yang jelas kami tidak terlibat dan tidak dilibatkan pada penentuan anggaran KPU Sumsel. Jadi kalau ada apa-apa kami tidak bertanggung jawab, silahkan saja untuk kejaksaan dan polisi jika ingin memeriksa laporan keuangan KPU Sumsel,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno mengaku sangat menyayangkan, tindakan KPU Sumsel melakukan kegiatan yang bukan jadi prioritas utama sesuai tupoksi KPU. Karena, suksesnya pilkada itu memang tugas pokok dan fungsi KPU.
“Tapi menggelar acara di hotel mewah itu bukan prioritas. Saya lihat di beberapa daerah, melakukan tahapan pilkada hingga pengundian nomor urut pun digelar di kantor KPU sendiri,” katanya kepada wartawan, Rabu (14/02).
Politisi asal PPP itu menuturkan, seharusnya KPU lebih memikirkan kondisi keuangan Sumsel yang sedang memprihatinkan. “Kan sekarang kita sedang susah keuangan. KPU malah buat acara yang tidak terlalu penting, seperti acara gerak jalan, gelar pengundian nomor urut di hotel. Komisi III akan membahas masalah tersebut setelah agenda kunjungan kerja (kunker),” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Sumsel, Aspahani menerangkan, bahwa semua acara yang dilakukan KPU Sumsel sudah melalui perencanaan dan pertimbangan. Beberapa acara, seperti pendaftaran dan penetapan calonkada sudah kita lakukan di kantor.
“Kalau untuk penggunaan fasilitas hotel pada pengundian nomor urut calonkada itu, tentu disesuaikan dengan anggaran yang sudah kita buat di awal penentuan anggaran oleh sekretariat,” terangnya, yang juga dihubungi vie ponsel, Rabu (14/02).
Aspahani menyampaikan, bahwa untuk anggaran penyelenggaraan Pilgub Sumsel mencapai Rp358 miliar, yang pada pengajuan sebelumnya mencapai Rp441 miliar.” Tentu pengurangan itu sudah disetujui oleh DPRD baik Komisi 1 dan Komisi III,” tandasnya. (tul)
